Oleh: Yudi Syamhudi*
Sejarah perubahan politik merupakan pernyataan sikap yang menghasilkan perjuangan kelompok kreatif dari kejenuhan akan kemapanan jalannya sistem perkongsian jahat di sebuah negara.
Perjuangan kelompok kreatif ini akan membagi kelas-kelas kekuasaan (kelas penguasa negara dan kelas kekuasaan rakyat) di tengah-tengah terjadinya kondisi-kondisi kritis, dimana pergolakan perlawanan politik terus tumbuh, mendekati tanda-tanda jaman, yaitu suatu jaman perubahan, yang biasanya terjadi setelah masa setelah 30 tahun (waktu yang di akui para sarjana sejarah dan politik atas kebanyakan kejadian dan peristiwa di dunia ini).
Negara, ditentukan oleh dominasi kelas-kelas kekuasaan atas hegemonik politiknya sebagai arah kemapanan yang sengaja di perkuat sebagai pengembangan sumber-sumber kekuasaannya, baik berbentuk kapital (uang), jaringan maupun massa.
Kekuasaan negara modern sangat bergantung pada perangkat demokrasi sebagai teknologi politik dan memang kita akui, demokrasi merupakan teknologi yang mampu membuka berbagai keterselubungan tipuan-tipuan muslihat dalam sebuah dominasi kekuasaan dari kelas penguasa negara.
Karena demokrasi selalu menjadi lembaga atas kepemimpinan rakyat, namun penerjemahan dan pelaksanaan demokrasi bukan berarti menjadi seperti demokrasi yang di terapkan di negara barat atau timur, melainkan demokrasi memiliki fungsinya sesuai dengan kondisi akar sosial kerakyatan dimana sebuah negara didirikan oleh rakyatnya tersebut.
Hal ini bisa kita lihat dalam kasus Indonesia, dimana hingga saat ini setelah proses demokrasi ditransaksikan dalam perubahan politik paska reformasi, masih menjadi pertanyaan, apakah mampu demokrasi tumbuh subur di negara unik ini.
Keterkaitan antara sinisme atas proses demokrasi disini, adalah para pelaku politik tidak mempertimbangkan demokrasi seperti apa yang dapat diterapkan di Indonesia, dengan secara mentah-mentah mengadopsi demokrasi kapitalis untuk berdiri di negara Indonesia yang cenderung sosialis.
Politik selalu mencari jalan, bagaimana penguasaan atas negara dapat tercapai. Politik itu sendiri memiliki pola pencabangan hubungan-hubungan untuk mencapai tujuan utamanya, namun rakyat sebagian besar tidak menyadari posisinya sebagai majikan atas kerja politik itu sendiri.
Sehingga rakyat pun menjadi tolol, ketika kelompok dari kelas penguasa mampu merasa dengan kecerdasannya untuk menipu hak-hak politik rakyat (padahal tidak kalah tolol dari rakyatnya) sehingga negara dan rakyat menjadi hidup dalam dunia awang-awang, dimana ke dua belah pihak kelas penguasa (kuasa negara dan kuasa rakyat) saling tidak menyadari bahwa bahaya tersembunyi sedang mengawal jalannya sebuah negara.
Selain itu, konstelasi kekuasaan tolol ini justru menjadi arus bahaya atas matinya kehidupan normal, dimana semua kondisi terjadi penahanan perasaan dan psikologis yang mengakibatkan gangguan jiwa akut, sehingga jika terjadi benturan-benturan politis atas nama ke dua belah pihak kelas kekuasaan ini, tanpa peta yang jelas, maka yang terjadi hanya benturan-benturan di tengah kepalsuan hidup.
Untuk meluruskan politik ini, tentu di butuhkan sebuah gerakan politik murni, kreatif dan membawa misi ideologis namun tetap tidak meninggalkan kepentingan strategis, yang mampu membongkar berbagai hal tentang kepalsuan hidup dan menjadi jalan tengah untuk sebuah titik temu antara kebutuhan dan kepentingan rakyat,meskipun harus merombak cara pandang tentang demokrasi dengan menerapkan melalui gerakannya, demokrasi seperti apa yang mampu mendorong terbentuknya kekuasaan rakyat sesungguhnya. Dengan menyesuaikan kondisi-kondisi di dalam karakter dan sejarah rakyat itu sendiri dalam pembentukan sebuah negara.
*Ketua Persaudaraan Indonesia