Home » BENGKULU » Pedagang: Perjanjian dengan Walikota Harus Ada Hitam di Atas Putih

Pedagang: Perjanjian dengan Walikota Harus Ada Hitam di Atas Putih

by Firdaus Eka

Dialog antara Walikota Bengkulu H helmi Hasan, SE, dengan para pedagang di Masjid At Taqwa, Senin (17/03/2014) malam.

Dialog antara Walikota Bengkulu H helmi Hasan, SE, dengan para pedagang di Masjid At Taqwa, Senin (17/03/2014) malam.

kupasbengkulu.com – Puluhan pedagang Pasar Minggu berkumpul di Masjid At-Taqwa usai melaksanakan salat Isya berjamaah bersama Walikota Helmi Hasan, Senin (17/03/2014) malam.

Pertemuan tersebut terkait ketidakpuasan pedagang terhadap hasil pertemuan atau dialog beberapa waktu yang lalu.

Disampaikan Yati Misyanti yang mengatasnamakan kelompok Cinta Pasar Bengkulu mengungkapkan seharusnya hasil kesepakatan dialog dengan walikota tertuang dalam bentuk tulisan, bukan hanya lisan, agar pedagang memiliki bukti untuk menuntut janji walikota.

“Harus ada ‘hitam di atas putih’, karena kami tidak ingin terjebak dalam deal-deal politik yang ditunggangi oknum, yang ingin memanfaatkan situasi ini,” ujar Yati.

Selain itu disampaikan Yati, ada beberapa tuntutan yang dilayangkan kepada Walikota Helmi Hasan, antara lain pencabutan Perda nomor 07 tahun 2013 dan kembali lagi ke Perda nomor 09 tahun 2009, serta selalu melibatkan pedagang dalam pembuatan Perda terkait retribusi pajak pasar.

“PAD Kota Bengkulu bukan hanya dari pajak pedagang pasar saja. Pemerintah seharusnya tidak perlu ‘menggencet’ pedagang dengan pajak tinggi hingga kenaikan mencapai 700% hanya untuk mencapai target PAD. Bisa saja dengan mengurangi pembelian mobil dinas pejabat, itu kan bisa mengurangi pengeluaran pemerintah,” lanjut Yati.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, pedagang juga mempertanyakan bagaimana nasib mereka yang sudah terlanjur melakukan sewa-menyewa kios di pasar.

“Kami memohon solusi pemerintah bagi yang sudah terlanjur menyewa agar masalah ini tidak berlarut-larut. Satu lagi yang harus diketahui pemerintah bahwa kami mendapatkan STBHM tersebut dengan membayar Rp 50 juta kepada oknum. Bagaimana agar ini segera diselesaikan dengan baik,” tutupnya. (val)

You may also like

Leave a Comment