oleh

Platform Presiden 2014 (IV), Pertanian, Transmigrasi dan ketahanan Pangan

-Tak Berkategori

Oleh: Kwik Kian Gie

Berbicara tentang pertanian, kendala utama adalah pemilikan lahan oleh petani kita. Petani yang memiliki tanah sendiri tidak banyak. Dan yang dimiliki oleh para petani juga rata-rata hanya sekitar 0,3 hektar saja, yang jelas tidak optimal, bahkan tidak mencukupi hasilnya guna memperoleh tingkat hidup yang sebagaimana mestinya.

Indonesia, terutama di luar pulau Jawa, tanahnya melimpah. Karena itu transmigrasi sangat penting, agar penduduk disebar secara merata pada tanah-tanah yang subur. Pentingnya transmigrasi sudah sangat dikenali sejak Indonesia merdeka. Dalam era Presiden Soeharto yang panjang, transmigrasi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Jadi kepemilikan lahan pertanian oleh para petani dengan luas tanah yang
mencukupi sangat penting, yang hanya dapat diwujudkan dengan konsep dan kebijakan transmigrasi yang direncanakan dengan matang.

Kalau produksi sudah memadai, tetapi pembentukan harga hasil-hasil pertanian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, harga yang terbentuk bisa menjadi sangat rendah yang berarti pendapatan yang rendah buat para petani, yang berarti bahwa para petani yang miskin dan dipertahankan miskin dengan harga yang rendah, memberi subsidi kepada bagian dari rakyat yang lebih kaya.

Untuk menanggulangi masalah ini peran BULOG menjadi sangat penting. BULOG juga sangat penting untuk menjaga kecukupan pangan.

PERTANIAN

Sektor ini sangat penting, karena kecuali harus dapat memenuhi kebutuhan pangan, juga merupakan sektor yang menghidupi bagian terbesar rakyat kita, yang sampai sekarang dibiarkan dalam kemiskinan.

Dengan dalih bahwa hasil produksinya merupakan bahan pokok bagi rakyat seluruhnya, maka harga harus ditentukan cukup rendah agar terjangkau oleh seluruh rakyat, yang rata-rata pendapatannya masih rendah.

Kebijakan yang perlu diberlakukan oleh Presiden terpilih untuk periode 2014 – 2019 dalam bidang pertanian adalah sebagai berikut :

Pemerintah menentukan tanah-tanah yang mutlak diperuntukkan lahan pertanian. Tanah-tanah ini tidak boleh dialihkan fungsinya. Badan Pertanahan Nasional membuat master plan khusus untuk lahan-lahan pertanian yang mutlak tidak boleh dialihkan fungsinya.

Tanah yang sudah digarap sebagai lahan pertanian tidak boleh dialihkan fungsinya.

Petani pemilik tanah tidak diperbolehkan menjual tanahnya kepada orang yang akan mengalihkan fungsinya menjadi tanah non pertanian.

Banyak lahan pertanian yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah yang bermukim di perkotaan. Pola yang umum berlaku yalah bahwa buruh tani memperoleh hasil dalam naturasebesar 2/5. Ini sangat tidak adil dan dengan pendapatan yang demikian buruh tani tidak bisa hidup dengan layak.

Maka tanah yang digarap oleh buruh tani dibeli paksa oleh pemerintah dengan formula yang cukup adil. Tanahnya dibiarkan digarap oleh buruh tani dengan bagi hasil yang secara drastis menguntungkan buruh tani. Tabungannya dapat dipakai untuk membeli tanah yang digarapnya dari pemerintah dengan harga yang sangat terjangkau.

Masterplan tanah pertanian mencakup seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa yang potensinya masih besar. Pembuatan masterplan ini, terutama yang menyangkut daerah-daerah terpencil di luar pulau Jawa adalah pekerjaan jangka panjang.

Petani yang menggarap tanahnya sendiri, luas rata-ratanya jauh di bawah optimal, yaitu 0,3 hektar. Pemerintah harus melakukan landreform menyeluruh, agar petani pemilik ini dapat diperbesar pemilikannya dengan harga yang terjangkau.

Perhatian sangat serius dan penanganan sangat bersungguh-dungguh dalam bidang pertanian akan merupakan masalah hidup mati buat bangsa kita, karena harga pangan yang kecenderungannya akan terus meningkat. Ini terkait erat dengan kenyataan bahwa banyak bahan makanan yang dikonversi menjadi energi seperti jagung.

TRANSMIGRASI

Tanah subur dengan iklim kondusif untuk pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh kepulauan masih sangat banyak yang belum dihuni atau penduduknya terlampau sedikit.

Pemanfaatan tanah-tanah seperti ini tidak dapat dipisahkan dari Transmigrasi. Transmigrasi yang sudah lama tidak terdengar lagi mulai digarap secara sungguh-sungguh dengan titik tolak dari apa saja yang sudah pernah dilakukan di masa lampau.

Pola transmigrasi oleh pemerintah harus dilakukan secara profesional. Jangan segan-segan menggunakan jasa konsultan dari negara lain yang jelas-jelas mempunyai pengetahuan dan pengalaman.

Transmigrasi tidak berarti hanya memindahkan penduduk. Prasarananya dibangun oleh pemerintah dengan pembiayaan oleh APBN. Pemerintah tidak boleh mendasarkan segala-galanya pada mekanisme pasar dan tidak boleh mempunyai pandangan bahwa barang dan jasa publik harus diserahkan kepada swasta yang keputusannya semata-mata didasarkan atas perhitungan untung rugi.

Terpusatnya segala-galanya di kota-kota besar, terutama di Jakarta menunjukkan betapa tiadanya kemampuan atau keinginan atau visi bahwa di luar pulau Jawa potensi untuk kegiatan apa saja masih sangat besar, walaupun sudah banyak yang “dirampok”.

KETAHANAN PANGAN DAN BULOG

Pemerintah harus menjamin harga yang memadai bagi petani untuk dapat mencukupi kehidupannya. Caranya memfungsikan BULOG untuk beras dan komoditi pertanian yang penting lainnya.

Kebijakannya mempertahankan harga yang cukup tinggi guna memberi pendapatan yang memadai kepada para petani. Bagaimana mekanisme kerja BULOG untuk mencapai semua tujuan ini sudah dirumuskan sejak awal BULOG didirikan, dan disempurnakan terus.

Intinya, untuk komoditi strategis seperti beras, minyak goreng, gula dan kebutuhan pokok lainnya BULOG membentuk dana egalisasi yang dipakai untuk melakukan operasi pasar melalui mekanisme pasar yang ada.

BULOG menggunakan kekuatan modalnya untuk melakukan penjualan dan pembelian dengan maksud menjaga kecukupan pangan dan kebutuhan pokok, dan menjaga stabilitas harga. Karena itu BULOG memang diperbolehkan merugi. Biasanya, kerugian dan keuntungannya berimbang dalam melakukan operasi pasar.

Yang harus dijalankan sekarang agar BULOG dijaga kebersihannya dari KKN. Caranya memberikan gaji tinggi kepada para pejabat BULOG, tetapi menghukumnya sangat berat kalau masih berani ber-KKN.

BULOG harus menyadari sepenuhnya bahwa perannya dalam membela rakyat banyak dan dalam bidang ketahanan pangan sangat krusial. Maka Presiden akan sangat keras terhadapnya kalau lalai dan tidak berdisiplin.

BULOG hanya bisa bekerja sebagaimana mestinya kalau Tim Ekonomi tidak dogmatis dan doktriner dengan paham mekanisme pasar yang dimutlakkan dan dipegang teguh bagaikan agama. Kelompok fundamentalisme pasar harus disingkirkan dari kekuasaan ekonomi.

Kebijakan harga beras yang menjamin kehidupan yang layak buat para petani tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengaturan lahan dalam kerangka yang lebih luas, atau kebijakan tata ruang. Caranya telah dikemukakan dalam paragraf sebelumnya.

Bagian terbesar dari petani beras hidup dalam kemiskinan.Ironisnya, justru mereka yang menyediakan beras untuk seluruh bangsa. Sangat tidak adil.

Jadi dalam kontroversi harga beras murah atau harga beras mahal, kebijakan Presiden hendaknya jelas, yaitu bahwa harga beras harus menjamin pendapatan yang layak buat petaninya. Ini berarti bahwa beras harus dibeli dengan harga yang cukup tinggi untuk memberi pendapatan yang memadai kepada para petani.

Agar harga terjangkau buat rakyat banyak, BULOG menjual dengan tingkat harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Jadi BULOG membeli dari petani dengan harga yang relatif tinggi guna menjamin pendapatan yang memadai buat para petani, namun menjualnya dengan harga yang relatif rendah guna menjamin terjangkaunya beras dan bahan pokok lainnya buat rakyat banyak.

Apakah dengan demikian berarti bahwa BULOG harus selalu merugi ? Tidak harus selalu merugi, karena berapa besar pendapatan BULOG dan berapa besar jumlah uang yang harus dipakai untuk membeli beras dari para petani sangat tergantung dari volume supply dan demand. Dalam hal supply banyak, harga yang menurun bisa memberikan pendapatan yang mencukupi bagi para petani, tergantung dari elastisitas harganya.

Dengan memasukkan faktor impor dan ekspor, perbandingan harga di pasar internasional yang bisa berbeda dengan harga di dalam negeri juga bisa memberikan kompensasi yang membuat BULOG impas, atau bahkan untung. Jelas bahwa semuanya tergantung dari keseluruhan supply dan demand di dunia.

Namun kalaupun BULOG harus merugi, apa salahnya menutup kerugiannya dari APBN ? Mereka yang tidak menyetujui bahwa BULOG boleh merugi yang ditutup dari APBN menganut faham bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi bekerjanya mekanisme pasar, atau kita harus menjalankan liberalisasi yang sejauh mungkin dalam perdagangan, walaupun menyangkut kebutuhan pokok rakyat banyak.

Liberalisasi dalam perdagangan beras dan bahan pokok lainnya memusnahkan kemampuan memproduksi sendiri, sehingga tergantung sepenuhnya pada impor. Ini sangat besar resikonya, karena total volume perdagangan beras dunia relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan Indonesia.

Itulah sebabnya proteksi dan dukungan kepada petani yang dimungkinkan oleh World Trade Organisation (WTO) dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara-negara termaju dan terkaya yang memproteksi para petaninya.

Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat selalu memproteksi para petaninya dalam jumlah sampai trilyunan dollar AS. Demikian juga dengan negara-negara Uni Eropa. Sangatlah konyol bahwa Tim Ekonomi Indonesia dengan mashab liberalisme yang dihayatinya bagaikan agama, merasa tabu melakukan intervensi dan regulasi oleh pemerintah.

PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI PERTANIAN DAN IKAN

Pemerintah perlu menciptakan organisasi penggabungan hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan yang dilelang sebagai single seller di setiap sentra produksi. Volume diatur sampai elastisitas harga memungkinkan untuk
memberikan pendapatan yang maksimal. Untuk menampung kelebihan produksi, pemerintah mendirikan cold storage mini di tempat-tempat pelelangan dan desa-desa nelayan untuk menyimpan sebagian dari hasil tangkapan supaya tidak terjadi over supply. Dalam tahapan selanjutnya, koperasi nelayan dibangun dan dibenahi dengan mendirikan fasilitas processing pengawetan dan/atau pengolahan sampai barang jadi seperti pengalengan.

Bersama-sama dengan petani, nelayan termasuk kelompok rakyat yang paling miskin dan sangat tidak stabil pendapatannya. Di antara banyak faktor, dalam menjual hasil tangkapannya, para petani dan nelayan berceceran menjual hasil tangkapannya sendiri-sendiri, sedangkan pembelinya pemodal besar yang bercirikan monopolistik. Harga ditekan oleh para tengkulak dan pedagang yang relatif bermodal besar. Karena mereka relatif juga lebih berpendidikan, mereka bekerja sama untuk menentukan harga beli yang paling menguntungkan baginya.(***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *