kupasbengkulu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicara, Johan Budi menegaskan, ada beberapa kemungkinan KPK akan mengambil alih kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bengkulu.
Johan menjelaskan, menurut Undang-Undang, apabila pihak Kejaksaan tidak sanggup menyelesaikan permasalahan atau pun ada intervensi, kasus ini bisa disupervisi dan ditangani KPK.
”Sekarang kan lagi ditangani Kejaksaan, jadi KPK tidak bisa langsung ambil alih. Harus ada alasannya, misalnya Kejaksaan tidak sanggup atau ada intervensi. Kasus ini harus supervisi terlebih dahulu, kalau disetujui baru KPK ambil alih,” kata Johan, saat dihubungi via telepon genggamnya, Selasa (2/9/2014).
Untuk diketahui, dugaan penyelewengan dana Bansos tahun 2012 dengan anggaran sekitar Rp 8,5 miliar, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, telah meminta keterangan, Mantan Wali Kota Bengkulu, Ahmad Kanedi.
(Baca juga : Dugaan Penyelewengan Bansos, Mantan Walikota Bengkulu Diperiksa Lagi)
Sementara, dugaan penyelewengan dana Bansos tahun 2013, dari tim penyidik Kejari juga telah meminta keterangan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan. Terkait dana Bansos tahun 2013 dengan anggaran sekitar Rp 9 Miliar.
(Baca juga : Penuhi Panggilan Kejari, Walikota Kenakan Pakaian Batik Coklat). (val)