kupasbengkulu.com – Kalau di seantero negeri ini tengah gegap gempita menyambut Pesta Demokrasi 9 April 2014, dan ditandai dengan semaraknya atribut kampanye seperti bendera, spanduk, baliho, stiker, dan bentuk atribut lainnya. Tapi suasana berbeda dirasakan di Kabupaten Bengkulu Selatan.
“Kemeriahan pesta demokrasi tidak terlihat jika anda memasuki Kabupaten Bengkulu Selatan, Sabtu (11/1/2014), karena tidak terlihat atribut kampanye partai politik maupun peserta perseorangan (DPD RI),” ungkap Pengamat Pedesaan, Muspani, SH, Sabtu (11/1/2014).
Seluruh atribut ini, kata dia, disapu bersih oleh petugas Satpol PP Bengkulu Selatan atas perintah penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bengkulu Selatan berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan.
“Sehingga anda tidak akan menemukan satupun atribut kampanye, kecuali pada kantor-kantor resmi parpol di segala tingkatan, baik bendera, spanduk, baliho, stiker, dan atribut bentuk lainnya,” tambah Muspani.
Menurut dia, pencabutan atribut kampanye ini, tanpa adanya pemberitahuan yang jelas apa sesungguhnya pelanggaran atas pemasangan atribut tersebut.
“Ini terjadi pada kami selaku peserta pemilu perseorangan calon anggota DPD RI Nomor Urut 13, Muspani, seluruh atribut yang telah dipasang dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku semua disapu bersih petugas,” kesalnya.
Bahkan, di Kecamatan Masat, Kabupaten Bengkulu Selatan, baliho yang terpasang di zona yang ditentukan, diteruskan petugas PPL (Panitia Pengawas Lapangan) untuk mencabut baliho, dengan alasan ada foto kandidat.
Padahal, yang dilarang pasang foto adalah calon dari partai politik, sedangkan calon DPD RI justru harus pakai foto kandidat. Ketidak pahaman petugas lapangan, tentunya cerminan ketidaktahuan penyelenggara tingkat kabupaten (KPUD dan Panwas).
Fenomena yang terjadi di Bengkulu Selatan ini sungguh unik, mungkinkah ada agenda tersembunyi untuk menggagalkan Pemilu 2014 disini, ataukah karena ketidaktahuan penyelenggara.
Karena, menurut dia lagi, kebijakan pembersihan atribut peserta pemilu ini, berdampak kepada turunnya partisipasi Pemilu di Kabupaten Bengkulu Selatan.
“Saya berpandangan hal ini adalah sabotase hak politik rakyat di Bengkulu Selatan, oleh para penyelenggara pemilu tersebut, hal ini patut untuk dicermati oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkulu,” tudingnya.(**)