kupasbengkulu.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu angkat bicara memberikan masukan terkait kebijakan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan dalam hal pemberian hadiah bagi masyarakat yang konsisten mendirikan salat jamaah dengan hadiah haji, umroh gratis dan bonus satu unit Innova.
Menurut Rohimin, kebijakan tersebut meski tak tertulis namun harus diantisipasi jika tidak hal tersebut dapat mengarah pada kemusyrikan, diskriminasi dan bias gender.
“Niat wali kota harus diapresiasi positif namun wajib diberi masukan jika tidak kebijakan itu mengarah pada musyrik, riya, bias jender dan diskriminasi,” kata Rohimin, Senin (10/2/2014).
Menurut Rohimin, wali kota harus menjelaskan kepada masyarakat apa tujuan dasar dari kebijakan tersebut dalam hal ini pemahaman (kognitif) warga harus digugah agar warga salat tidak pamrih untuk dapat hadiah.
Selanjutnya, jika warga salatnya pamrih maka akan terjadi tindakan riya dan musyrik.”Kita berharap wali kota dapat memberikan pemahaman dasar itu kepada masyarakat,” kata Rohimin.
Lalu, aturan tersebut katanya mengandung bias jender atau kesetaraan, dalam syarat mendapatkan hadiah jemaah harus salat 42 kali dapat hadiah umroh gratis, 52 kali haji, dan lebih 52 kali secara konsisten akan mendapatkan mobil pribadi wali kota jenis Innova.
“Bagaimana dengan jemaah perempuan yang setiap bulan pasti menstruasi, harus ada aturan khusus untuk wanita agar wanita bisa ikut serta,” tambahnya.
Selanjutnya, kebijakan itu relatif rawan diskriminasi karena hanya muslim yang difasilitasi, bagaimana dengan umat non muslim, menurut dia harus ada penghargaan serupa.
Menjadikan Bengkulu relijius tidak dapat dibangun dari landasan satu agama saja meski itu mayoritas namun, agama lain juga sudah pasti harus diberi ruang yang sama.
“MUI sangat mendukung kebijakan wali kota yang dinilai sangat baik untuk menjadikan Kota Bengkulu relijius. Namun, perlu perbaikan di beberapa bagian agar tidak bias,” saran Rohimin.(kps)