Seluma, kupasbengkulu.com – Wakil Ketua II DPRD Seluma Okti Fitriani menilai kinerja pihak Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Bengkulu kurang efektif karena hanya melarang masyarakat untuk mengelola wilayah cagar alam sementara perusahaan Investor terkesan dibiarkan.
“Kita akan minta data ke Dinas Kehutanan wilayah konservasi itu dimana saja, cagar alam dimana saja, jangan ketika masyarakat ingin memanfaatkan dilarang sementara perusahaan tidak,” kata Okti belum lama ini.
Selain itu juga kata dia, minimnya sosialisasi mengenai penjagaan kawasan konservasi, kawasan hutan lindung maupun kawasan cagar alam sehingga kawasan pesisir pantai rawan abrasi.
“Kita mempertanyakan lokasi Agri Andalas itu sekarang tinggal beberapa meter ke bibir pantai, makanya pemerintah harus tegas, saya perhatikan tidak ada tindakan dari BKSDA termasuk NGO yang menangani masalah hutan, kita berharap bukan hanya ngomong tapi ada tindakan,” tegasnya.
Berdasarkan temuan di lapangan jelas dia, pihak BKSDA hanya memberikan larangan ketika masyarakat ingin memanfaatkan lokasi cagar alam namun tidak ada upaya perawatan, penjagaan atau sosialisasi untuk mempertahankan wilayah tersebut.
“Tidak ada upaya penanaman mangrove atau barangkali diberi papan tulisan sebagai bentuk sosialisasi, di salah satu kawasan pesisir kita hanya ada tulisan dilarang mandi, tidak ada kalimat dilarang merusak,” tandasnya.(sep)