Bengkulu Utara,kupasbengkulu.com – Carut-marutnya persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasi oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah masih terkesan lemah. Seperti yang terjadi di Desa Urai Kecamatan Ketahun, ada sekitar 1.300 hektar lahan transmigrasi yang dikuasi oleh pihak PT Agricinal.
Bahkan lahan tersebut sudah disertifikatkan oleh pihak perusahaan PT Agricinal. Kasus itu,dilaporkan oleh F.Sihombing Kabag Bidang khusus dari Aliansi Indonesia ke DPRD, Kamis (26/03/2015). Laporan tersebut langsung diterima oleh wakil ketua I DPRD Bengkulu Utara, Sutrisno Udro Lukmono.
Dijelaskan F.Sihombong, berdasarkan peta yang ada, lahan seluas 1300 hektar yang sudah dikuasi oleh pihak PT. Agricinal sejak tahun 1998, yang merupakan lahan Ulayat Desa Urai Kecamatan Ketahun dan berdampingan dengan Transmigrasi Mara Bhakti, statusnya pun sudah disertifikatkan dengan melalui Marga Bakti. Dengan persoalan itu, maka pihaknya meminta kepada dewan untuk segera mengambil langkah untuk mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat.
“Kehadiran kita ke dewan ini untuk menjelaskan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian,kitapun mengharapkan kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD ini untuk turun langsung mengecek kebenarannya,”kata Sihombing.
Lain hal yang dikatakan wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Sutrisno Udro Lukmono,laporan yang disampaikan oleh rekan dari Aliansi Indonesia akan ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang diatur dalam lembaga ini. Artinya, ia akan menyampaikan persoalan itu kepada komisi II yang membidangi.
“Saya dalam hal ini belum dapat menyimpulkan langkah apa yang akan dilakukan oleh dewan.Namun yang pasti dari laporan itu dalam waktu dekat ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan kelapangan,”demikian Sutrisno. (jon)