kupasbengkulu.com – Kisruh mengenai dugaan penyimpangan dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tahun 2013 semakin menjadi. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengantongi beberapa nama yang diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan dana bansos, diantaranya Kabag Kesra Pemda Kota Suryawan Halusi, beberapa organisasi dan aktivis yang diduga turut menikmati dana hibah ikut menjadi sorotan.
Berdasarkan Penjabaran Perubahan APBD Kota Bengkulu 2013, beberapa organisasi kepemudaan tercacat menerima dana hibah. Namun, belum diketahui apakah realisasi hibah sesuai yang tercantum dalam APBD itu atau tidak.
Organisasi tersebut diantaranya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bengkulu sebesar Rp 100 juta, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bengkulu Rp 50 juta.
Kemudian Institute Karetedo Nasional (Inkanas) sebesar Rp 100 juta, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (Forki) Kota Rp 75 juta, serta Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Rp 20 juta.
Tidak hanya organisasi kepemudaan, dana hibah juga diduga mengalir pada para aktivis namun dengan jumlah yang terbilang kecil, diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bengkulu sebesar Rp 5 juta, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu Rp 5 juta, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Bengkulu Rp 5 juta.
Organisasi lain adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebasar Rp 5 juta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkulu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Rp 5 juta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rp 5 juta.
Bahkan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dibeberapa universitas di Bengkulu diduga ikut menikmati dana hibah, yakni BEM Unib Rp 5 juta, BEM Unihaz Rp 5 juta, BEM UMB Rp 5 juta, begitu juga dengan BEM Unived Rp 5 juta, BEM STAIN Rp 5 juta, serta BEM Tri Mandiri Sakti (TMS) Rp 5 juta.
Terkait dugaan penerimaan dana Bansos itu Romidi Karnavan yang pada tahun 2013 masi menjabat Ketua KAMMI Bengkulu menjelaskan bahwa sewaktu ia menjabat ia tidak menerima dana yang dimaksud. Namun ia mengaku Ketua KAMMI yang baru Ramhad Doni pernah bercerita bahwa Pemkot Bengkulu memberikan dana hibah.
“Saya pindah ke KAMMI Pusat di Jakarta sejak September 2013, saat saya masih menjabat Ketua KAMMI Bengkulu sama sekali tidak menerima dana itu. Tapi saya memang pernah mendapat kabar kalau KAMMI Bengkulu menerima dana dari Pemerintah Kota, tapi besarannya saya kurang tahu,” ungkap Romidi dihubungi via telepon genggamnya, Selasa sore (9/9/2014).
Berbeda dengan Romidi, mantan Ketua PMII Bengkulu, M.Iqbal membantah, bahwa PMII pernah menerima dana hibah itu. Ia menjelaskan, sebelumnya pihak Pemda Kota memang berencana memberikan dana hibah yang menurutnya untuk meredam gejolak protes dari PMII yang menolak penggusuran pedagang Pasar Subuh, namun mereka tolak.
“Astaghfirullah, itu sama sekali tidak benar. Saat itu kami sangat kontra pada penggusuran pedagang yang dilakukan Helmi Hasan (walikota,red), karena keluarga kami juga mencari nafkah disitu. Karena protes itulah kami sempat ditawari, namun kami tolak dengan tegas. Kalau organisasi kami sampai dibawa-bawa dalam persoalan ini saya akan lapor ke Polda,” tandas Iqbal. (beb)