oleh

Alih Fungsi Lahan Jadi Permasalahan Utama Pertanian Bengkulu

Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah
Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah

Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, mengatakan maraknya alih fungsi lahan menjadi permasalahan utama pertanian di Provinsi Bengkulu.
Padahal potensi perekonomian Bengkulu rata-rata dari hasil pertanian dan perkebunan.

Tercatat sekitar 39,9 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu berasal dari pertanian, sedangkan pertumbuhan penduduk 6,21 persen di atas rata-rata nasional.

“Kita punya potensi 724 daerah irigasi yang semuanya harus dimaksimalkan. Kita berharap ada perbaikan irigasi, dengan mengandalkan dana daerah tentu masih sangat kurang. Belum lagi permasalahan alih fungsi lahan yang cukup tinggi,” kata Junaidi, Selasa (03/03/2015).

Junaidi menyebutkan, sejak ‘booming’-nya sawit, lahan para petani yang biasa ditanami padi sudah dibeli investor untuk diganti dengan sawit. Pementah sudah berupaya untuk turun langsung ke lapangan dan membujuk masyarakat agar mau menebang sawitnya dan kembali menanam padi, dengan syarat pemerintah harus mampu mengairi lahan mereka dengan irigasi yang baik.

“Untungnya para petani sudah siap tanda tangan di atas materai, kita buat kesepakatan untuk menebang sawit. Artinya, walaupun sawit menjanjikan, ‘urusan perut’ (menanam padi) tetap lebih penting,” lanjutnya.

Junaidi menjelaskan, alih fungsi lahan ini sebenarnya dilakukan masyarakat bukan tanpa alasan. Hal ini karena sudah bertahun-tahun lahan mereka sudah tidak bisa lagi ditanami padi. Sehingga diharapkan para petani padi yang selama ini sudah bertahan, tidak ikut-ikutan menanam sawit juga.

“Sejak 2013 kita sudah bangun suplesi untuk pengairan, berharap 2015 ini selesai. Jangan lagi menanam sawit meskipun hanya di pinggiran sawah karena akan membuat debit air kecil,” katanya lagi.

Selain itu, beberapa hal yang menjadi masalah pertanian di Provinsi Bengkulu antara lain rendahnya infrastruktur, lemahnya sistem pembibitan dan pembenihan nasional, serta letak Provinsi Bengkulu yang termasuk daerah rawan bencana. (val)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

three + nine =

News Feed