kupasbengkulu.com- Peristiwa banjir yang melanda Kota Jakarta dan sekitarnya sekarang ini, sungguh membuat perasaan kita menjadi berduka menyaksikan saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir itu.
Akan tetapi kita akan lebih sedih (baca : jengkel) melihat sebagian warga korban banjir enggan untuk di evakuasi oleh petugas. Ditengah situasi seperti itu seharusnya pemerintah melakukan upaya paksa untuk mengevakuasi korban banjir.
Apalagi para korban banjir yang enggan dievakuasi juga terdapat anak-anak dan orang lanjut usia. Karena pemerintah sepenuhnya memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya, salah satu dengan cara melakukan evakuasi paksa terhadap korban banjir.
Banjir yang disebabkan faktor manusia yang belum tumbuh kesadarannya dalam menjaga lingkungan alam hal itu disebabkan memang disebabkan faktor alam, sebelum banjir DKI Jakarta dan kawasan puncak Bogor memang dilanda hujan lebat yang terus menerus.
Padahal ditengah situasi darurat semacam ini harus ada kerjasama yang baik dan saling pengertian antara pemerintah dengan masyarakatnya. Penanganan banjir DKI Jakarta kali ini lebih baik dari masa pemerintahan Gubernur sebelumnya, dulu sebelum Jokowi kita menyaksikan betapa lambannya pemerintah DKI dalam hal menangani para korban banjir.
Namun tulisan ini tidak bermaksud untuk membongkar buruknya kinerja Pemda DKI dibawah kepemimpinan Sutiyoso dan Fauzi Bowo dalam menangani persoalan-persioalan publik. Karena secara objketif, saat itu banyak juga pihak yang memuji langkah keduanya ketika Ia membangun jalur busway.
Yang dipandang efektif mengatasi kemacetan lalu lintas dan membantu kalangan menengah kebawah menghadapi masalah kemacetan dan semakin mahalnya biaya transportasi.
Bagaimana dengan Provinsi Bengkulu ? Pada hari Selasa (14/01/2014) tadi ditayangkan disebuah televisi swasta nasional bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Seluma terisolir akibat tanah longsor. Hujan hampir merata terjadi diseluruh wilayah di Provinsi Bengkulu.
Tentu peristiwa itu tidak hanya mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat secara umum, bahkan sampai pada urusan hajatan pernikahan warga pun menjadi terganggu. Akibat bencana itu berdampak pada banyak hal, misalnya ekonomi mengingat hasil bumi sulit untuk diangkut, kesehatan dan lain sebagainya.
Hal diatas hanya sedikit menggambarkan dampak buruk yang kerap terjadi akibat hujan deras di daerah kita. Belum lagi jika kita simak diwilayah lain banyak kerugian yang lebih besar akibat terjadinya banjir. Bahkan sampai menelan korban jiwa manusia.
Namun jika kita ingin menjadikan momentum datangnya musim hujan tahun ini sebagai awal dari terbangunnya kesadaran untuk berbenah dan belajar dari kesalahan masa lalu maka inilah saat yang tepat. Sebelum terjadi banjir bandang yang pasti akan menimbulkan banyak menimbulkan korban, baik korban harta benda maupun korban manusia.
Karakteristik wilayah di Provinsi Bengkulu memang tidak sama persis dengan Kota Jakarta, namun dilihat dari potensi ancaman banjir, ada persamaan. Ditambah lagi Provinsi Bengkulu kaya akan aliran sungai misalnya Sungai Musi, Ketahun, dan Ulu Manna.
Tentunya jika terjadi bencana alam jumlah korban manusia juga akan lebih besar. Sehingga dengan demikian sudah seharusnya kita menjadi sadar bahwa didepan mata kita ada ancaman banjir ataupun tanah longsor, yang jika tidak kita antisipasi sejak saat ini maka bukan tidak mungkin, cepat atau lambat bencana besar itu akan datang “menghampiri” kita.
Bayangkan saja Jakarta, dengan segala kecanggihan sarana yang dimilikinya tidak berdaya menghadapi banjir itu. Apalagi kita di Provinsi Bengkulu yang kita tahu sangat terbatas pengalaman dan sarana penanggulangan bencana.
Bukankah benar kata orang bijak bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati?. Akan tetapi jika kita lihat secara utuh, upaya mengantisipasi banjir bukan persoalan sederhana. Kita tahu bahwa salah satu penyebab banjir di Jakarta adalah menjamurnya vila-vila di kawasan puncak. Padahal daerah itu adalah daerah resapan air, yang diharapkan menjadi salah satu pengendali banjir.
Artinya apa? Jika kita semua masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya aparat penegak hukum di Provinsi Bengkulu tidak tegas dalam menindak pelaku penebangan liar yang disinyalir dibackingi oleh pejabat, aparat dan pengusaha serta seluruh jaringannya maka sama artinya kita “mengundang” datangnya bencana banjir itu.
Termasuk juga menjelang Pemilu 2014 nanti, para calon legislatif dan partai politik dapat saja ’mempolitisir’ musim hujan ini dengan melakukan kampanye positif dengan hasil yang lebih nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya bersama masyarakat membuat program penghijauan, program Kali Bersih (Prokasih), gotong-royong membersihkan saluran air dan lain sebagainya. Semoga kita belum terlambat ! (Muspani, SH, Calon DPD RI)