oleh

Bukit Barisan Bukan untuk Tambang

kupasbengkulu.com – Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu, Beni Ardiansyah, dalam peringatan Hari Bumi Internasional yang jatuh pada hari ini, mengungkapkan keprihatinannya terkait keadaan kawasan Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera.

Menurutnya, kawasan Bukit Barisan saat ini sangat memprihatinkan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang beroperasi.

“Bertepatan dengan Hari Bumi Internasional ini kita mengingatkan kembali kepada pemerintah bahwa Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera bukanlah untuk tambang ataupun perkebunan dengan skala besar,” tegas Beni, Jumat (22/04/2016).

Beni menyebut Bukit Barisan sebagai penyanggah kehidupan, sehingga pemerintah selaku pengelola harus memastikan keselamatan fungsi serta mempertahankan kawasan hutan yang ada sana.

Saat ini setidaknya ada 39 izin tambang yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Data yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, seluas 230.234 hektare, dari total luas hutan 946 ribu hektare yang dimiliki Provinsi Bengkulu dinyatakan rusak.

“Rusaknya wilayah hutan menyebabkan Bengkulu dilanda bencana ekologis. Kawasan hutan yang rusak menyebabkan daya serap kawasan akan berkurang. Lebih lanjut, anak sungai yang ada di Bengkulu akan mudah meluap jika musim hujan. Banjir bandang, longsor, dan erosi, di mana-mana, belum lagi kalau musim kemarau ketersediaan air semakin berkurang,” beber Beni.

Pemerintah Gagal Mengelola Hutan

Di sisi lain, perwakilan yayasan Genesis, Uli Arta Siagian, menyerukan bahwa saat ini pemerintah telah gagal dalam pengelolaan hutan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tambang-tambang yang telah masuk ke dalam kawasan hutan.

“Saat ini telah banyak tambang-tambang yang masuk ke dalam hutan. Ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam menjaga hutan,” ungkap Uli.

Menurut Uli, solusi terbaik dalam penyelamatan hutan adalah dengan mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya.

“Seperti halnya pengolaan kawasan hutan kepada masyarakat dengan sistem hutan kerakyataan adalah salah satu cara untuk menjaga fungsi dari kawasan hutan,” tutupnya. (cr5)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed