kupasbengkulu.com – Bupati Kaur, Provinsi Bengkulu, Hermen Malik, mengajukan berbagai tahapan langkah yang bisa dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK demi mencapai kedaulatan pangan, sesuai pengalamannya mengembangkan sektor pertanian di wilayahnya.
Paparan Hermen dilakukan saat Sarasehan Kebangsaan bertema Kedaulatan Pangan yang diselenggarakan Institut Lembang 9 dan Pusaka Trisakti, di Jakarta, Kamis (4/9).
“Kalau prinsip-prinsip ini kita kerjakan di tingkat nasional, saya yakin dalam dua tahun sudah bisa mandiri pangan,” tegas Herman Malik.
Sebagai latar belakang, Hermen menjelaskan bahwa kondisi sektor pangan Indonesia terjepit dan terjebak di tengah saling sikut di antara negara serta perusahaan pangan yang bergerak dari hulu sampai hilir.
Dunia pertanian Indonesia bergantung kepada sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan alsintan. Sementara penguasaan susbsitem usaha tani; mulai dari aksesibilitas lahan, air, teknologi, informasi, permodalan, hingga penghancuran kearifan lokal; sedang dan masih terus terjadi.
Di sisi lain, lanjutnya, subsistem pengolahan hasil diperangkap oleh sistem rekayasa yang lebih memihak pada perusahaan besar.
“Parahnya, ini ditopang oleh sikap bahwa kalau kebutuhan pangan kita kurang, langsung memutuskan impor. Padahal, harusnya bisa diproduksi sendiri dengan memanfaatkan kekuatan masyarakat pinggiran di sektor pertanian,” ujarnya.
“Mental kita selama ini sih memang inginnya enak saja. Padahal, kalau butuh, seharusnya berjuang menciptakan. Kita sangat konsumtif. Setiap produk asing pasti laku.”
“Padahal kita tak tahu, kita sudah dijejali sejak awal. Seperti mi instan, dari kecil lidah sudah diajari untuk merasa kalau mi instan itulah makanan hebat.”
Karena itu, dia mengusulkan langkah utama demi membangun kedaulatan pangan. Pertama, Pemerintah melakukan budidaya alami dengan memanfaatkan tenaga kerja kasar, lahan luas plasma nutfah, dan pangan yang melimpah.
“Kita tak mungkin bersaing untuk menanam gandum. Tetapi negara luar tak mungkin bersaing dengan singkong dan pisang kita. Masalahnya, selama ini, kita tak mau mengembangkan keunggulan kita itu,” jelasnya.
“Intinya, kita harus tahu betul apa kelebihan dan kekurangan kita, sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan dikembangkan.”
Tahap selanjutnya adalah pembangunan kedaulatan pangan dengan modernisasi usaha tani dengan meningkatkan investasi, baik secara mekanis, kimia, biologis, dan industri pengolahan (agroindustri).
“Technopark di tingkat kabupaten akan menjadi wahana untuk desiminasi teknologi kepada petani, mulai dari hulu sampai hilir,” jelasnya.
“Petani dikenalkan dengan pengolahan tanah secara mekanis dengan menggunakan alat mesin pertanian. Pada dosis tertentu, pemupukan dan penggendalian hama dilakukan secara mekanis, kimia, dan biologis.”
“Di sisi lain, agar nilai tambah buat petani meningkat, harus dibangun agroindustri perdesaan yang memproduksi bahan dengan kualitas tinggi dan bervariasi,” tambahnya.
Tahap selanjutnya adalah sinkronisasi teknologi dengan potensi dan kondisi tiap wilayah. Untuk itu, di setiap provinsi harus dibangun pusat penelitian terapan dengan mendorong kerjasama Balitbangda, BPPT Daerah, dan Universitas.
“Kalau Rp100 Miliar perpusat penelitian, dibangun di 10 provinsi cuma butuh Rp1 Triliun. Tugasnya salah satunya melihat apa keinginan pasar, dan bekerja sama dengan universitas untuk riset dan pengembangan benih,” ujarnya.
“Prinsipnya, berdaulat pangan tak bisa dilakukan tanpa menguasai hulu alias benih. Karena kalau bergantung pada pasokan luar, suatu saat mereka stop, habis kita.”
Hal-hal itu, lanjutnya, bisa dilaksanakan dengan strategi kebijakan yang memperkuat sumber daya lokal, berpihak pada kepentingan petani, mengembangkan keragaman pangan, Keberlanjutan, dan berorientasi nasional.
“Kami sudah laksanakan di Kaur. Kami membangun sistem, dimana pemerintah mengintervensi di pendidikan dan pelatihan, teknologi, litbang, hingga pembenahan lembaga sosial dan budaya. Intinya dari hulu sampai hilir dikerjakan,” jelasnya.
Satu lagi prinsip yang dipegang Hermen, semaju apapun teknologi ciptaan asing, namun Pemerintah harus mau dan berani mendorong penciptaan teknologi pertanian yang arif dan sesuai kebutuhan lokal.
“Teknologi yang didesain Barat bertujuan untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya, tapi merusak alam. Teknologi yang diciptakan untuk kedaulatan pangan harus harmoni dengan alam dan budaya lokal,” tandasnya.
Beritasatu