kupasbengkulu.com – Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Bengkulu, Dra. Purmini, M.Sc rencana Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) merupakan langkah tepat untuk menambah pemasukan daerah.
Menurutnya, pemerintah harus bekerja keras merumuskan BUP, agar BUP tidak menjadi seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain yang membuat kebocoran PAD.
“Pada umumnya BUMD bermasalah dan terus merugi, seperti yang terjadi di PDAM Kota Bengkulu, Perusahaan Daerah (PD) Ratu Agung Niaga (RAN), maupun PT. Bengkulu Mandiri milik Pemerintah Provinsi. Karenanya, jangan sampai setelah terbentuknya BUP malah bermasalah, sehingga menjadi lahan korupsi,” kata Purmini.
Purmini juga berharap tim ahli menjadikan beberapa BUMD yang dianggap gagal tersebut sebagai bahan kajian agar BUP tidak bernasib sama. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana membentuk BUP agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pelabuhan.
Disisi lain Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Bengkulu, Budi Djatmiko mengungkapkan, hasil bumi Bengkulu banyak didistribusikan melalui Pelabuhan Pulau Baai. Namun pada kenyataannya Bengkulu kita tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas pelabuhan tersebut.
Dikatakan Budi, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Informasi telah menyetujui pembentukan BUP itu. Karenanya, Pemprov Bengkulu bersama pihak terkait lainnya akan merumuskan pembentukan BUP.
“Aktivitas Pelabuhan Pulau Baai seharusnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, sehingga Bengkulu tidak hanya dimanfaatkan untuk pengerukan hasil buminya. Namun sesuai aturan, aktivitas di Pelabuhan Pulau Baai dikelola oleh PT. Pelindo,” demikian Budi. (beb)