kupasbengkulu.com – Puluhan guru dari perwakilan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bengkulu mengeluhkan masalah kekurangan anggaran untuk pembelian buku Kurikulum 2013 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
Kepala Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu, Mukhtarimin, menjelaskan pengadaan buku Kurikulum 2013 ini memiliki banyak kendala. Pada akhir tahun ajaran yang lalu pihak sekolah sudah diinstruksikan untuk melakukan pemesanan buku Kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa untuk setiap mata pelajaran. Namun ternyata dana yang masuk ke rekening sekolah tidak sesuai dengan dana yang seharusnya disiapkan untuk memesan buku tersebut.
Kendala kedua, perusahaan yang seharusnya menjadi penyedia buku Kurikulum 2013 mengundurkan diri, sehingga diganti dengan perusahaan yang lain. Namun ternyata terjadi kenaikan harga buku mencapai 25 persen sehingga dana yang dibutuhkan semakin banyak.
“Sekolah mengalami kesulitan, dana yang diberikan untuk dibelanjakan buku, sedangkan bukunya belum sampai. Dananya juga kurang, bisa dikatakan jauh dari cukup,” kata Mukhtarimin, Rabu (10/9/2014).
Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengeluarkan surat edaran yang isinya untuk menambah kekurangan pengadaan buku Kurikulum 2013, pihak sekolah boleh menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) lebih dari 5 persen, meskipun sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS, ditetapkan maksimal 5 persen untuk belanja buku.
Sebagaimana diketahui ada 13 item pendanaan yang diatur dalam operasinal dana BOS, Kalau pun nanti semuanya digunakan untuk pembelian buku, tentunya operasional kegiatan yang lain juga akan terlantar.
“Menurut kami edaran tersebut tidak terlalu membantu. Sekolah juga harus menganalisa kebutuhan sekolah yang lainnya. Maka solusi yang baik menurut saya harus membayar buku sesuai dengan kondisi yang ada. Kita tidak harus menyediakan satu siswa satu buku kalau dananya tidak ada,” lanjut Mukhtarimin.
“Memang kita bisa fotocopy, tapi itu pun memerlukan dana yang besar. Selain itu juga tidak diperbolehkan karena termasuk penggandaan,” jelas Mukhtarimin.
Tidak hanya itu, masalah lain yang terjadi dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, disebutkan Mukhtarimin masih banyak guru yang belum mengikuti pelatihan pengajaran kurikulum tersebut. Para guru sudah menjalankan, namun belum dilatih secara formal, meskipun mungkin sudah mendapatkan informasi lewat internet atau media lainnya.
“Diharapkan pemerintah pusat punya solusi yang bijak jangan sampai masalah ini berimbas pada sekolah, dan imbas yang paling nyata adalah anak didik. Pemerintah pusat harus sigap, kami berharap ada solusi penambahan dana,” tandas Mukhtarimin.(val)