kupasbengkulu.com – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menyebut bahwa pembangunan di Provinsi Bengkulu mengalami kemandekan. Hal ini terlihat dengan minimnya pembangunan yang dilakukan, padahal saat ini sudah memasuki bulan ke lima tahun 2016.
“Kalau kita lihat memang begitu, karena sampai sekarang belum tampak pembangunan yang terlaksana,” ujar Suharto, Selasa (17/05/2016).
Dia mengatakan hal ini lantaran sebelumnya sempat diributkan dengan rencana rasionalisasi anggaran sebesar 30 persen oleh Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti. Rencana ini sempat ditentang keras sejumlah anggota dewan dan menyatakan hal tersebut melanggar hukum. Gubernur pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti terlebih dahulu sebagaimana yang telah disepakati dalam APBD 2016.
(Baca: Soal Rasionalisasi, Ikuti Anggaran Sebelumnya)
“Saya setuju kalau rasionalisasi itu untuk masyarakat. Tapi kalau rasionalsiasi itu merugikan masyarakat dan menjadi faktor penghambat, ya tentu kita tidak sependapat. Sekarang kita tunggu perkembangannya ke depan bagaimana,” lanjutnya.
Kendati demikan, Suharto juga tidak menampik bahwasanya rasionalisasi merupakan bentuk terobosan baru sebagai langkah gubernur untuk meningkatkan pembangunan yang terarah bagi masyarakat. Sehingga pihaknya tetap menantikan aksi nyata dari pemerintah daerah, terutama dalam realisasi pembangunan.
“Kita memang tidak bisa langsung memvonis rasionalisasi adalah penghambat pembangunan. Mungkin pihak eksekutif, dalam hal ini gubernur memiliki strategi lain yang sifatnya bisa memberikan masyarakat pembangunan yang lebih berkualitas,” tandasnya. (cr5)