Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Isu penggusuran yang rencanakan akan dilakukan Satpol PP Provinsi Bengkulu, di lahan kawasan lapangan golf, jalan Citandui Raya Kota Bengkulu, batal. Lantaran puluhan warga telah berkumpul dan siap menghadang penggusuran tersebut.
Alhasil, penggusuran tak jadi dilaksanakan dan Satpol PP hanya melakukan pemasangan spanduk bertuliskan: “Dilarang..!!! Menggarap Tanah Milik Negara”.
Diungkapkan Amran Edi Ketua Asosiasi Independen Petani Indonesia Bengkulu, yang hadir di lokasi tersebut, pemasangan spanduk tersebut dengan mendatangkan Satpol PP bukanlah solusi dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut.
Menurutnya, Satpol PP bisa dilibatkan manakala tidak ada jalan keluar lain antara warga yang menempati lahan tersebut dengan pemerintah, dalam hal ini BKSDA yang merupakan lembaga vertikal perwakilan Kementerian Kehutanan di Bengkulu.
“Kami sangat menyesalkan tindakan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terkesan tidak mau menegakkan aturan padahal mereka yang memprakarsai aturan tersebut,” kata Amran, Senin (17/11/2014).
Sebagaima diketahui, lahan seluas kurang lebih tujuh Hektare (Ha) tersebut digunakan oleh 487 jiwa untuk bercocok tanam, yang mana lahan tersebut merupakan kawasan Taman Wisata Alam (TWA), yang artinya merupakan lahan milik negara.
“Masyarakat ini menggarap lahan terlantar, dan merupakan tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Dilanjutkan Amran, dirinya optimis bahwa masyarakat akan menyerahkan lahan ini secara tertib kepada negara, ketika penertiban dilakukan secara menyeluruh.
“Pemerintah jangan tebang pilih. Kalau kawasan TWA berawal dari Pasir Putih sampai Pulau Baai, maka tertibkan semuanya, jangan kawasan ini saja. Seharusnya pihak BKSDA yang menemui kami, tidak perlu langsung turunkan Satpol PP begini. Bantu carikan solusinya,” tandas Amran. (val)