kupasbengkulu.com – Presiden terpilih Joko Widodo selalu menjawab setiap pertanyaan wartawan apapun. Namun seperti yang dilansir merdeka.com setidaknya terdapat empat pertanyaan yang selalu dihindarinya:
1. Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM
Dalam setiap kampanye Jokowi selalu menjanjikan penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Saat dikonfirmasi ulang, Jokowi mengatakan belum saatnya membicarakan hal itu. Alasannya, dia belum resmi menjabat sebagai presiden.
“Nanti setelah pelantikan. Hal-hal yang sensitif itu setelah pelantikan,” ujarnya.
“Jangan disampaikan sekarang. Itu udah tidak perlu disebutkan (komitmen penindakan pelanggaran HAM),” tutupnya.
2. Kenaikan Harga BBM
Salah satu persoalan di sektor ekonomi yang harus diselesaikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Fokusnya pada pengelolaan subsidi BBM yang selalu membengkak tiap tahun.
Pelaku ekonomi menantang Jokowi dan JK untuk berani menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban APBN karena alokasi anggaran subsidi. Jokowi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah membuka ruang bagi pemerintahan baru untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Anggaran Pendapatan atau Belanja Negara (APBN) tahun 2015.
Namun Jokowi mengaku tidak dilibatkan langsung dalam pembahasan RAPBN/APBN. “Pak SBY sudah menyampaikan, terbuka untuk nanti kita berbicara tentang RAPBN atau APBN 2015, jadi nanti terbuka,” kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (24/7).
Jokowi mengaku, dirinya sudah bisa memberikan masukan untuk alokasi anggaran tahun depan. Namun ketika ditanya terkait potensi mengubah komposisi anggaran subsidi BBM, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh.
Jokowi memilih menghindar. “Tidak sampai disitu,” ucapnya.
3. Kontrak Freeport
Pemerintah pusat enggan mempublikasikan penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan PT Freeport Indonesia, Jumat (27/5). Kegiatan ini diduga mengupayakan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut aman dari perubahan MoU pada 2021, yang akan dibahas ulang pada 2019.
(baca juga: Isi Kesepakatan Pemerintah dengan Freeport)
Penandatanganan yang diketahui Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga agar pemerintah selanjutnya, Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden Indonesia ketujuh, tidak dapat bisa melakukan perubahan, sehingga harus menerima MoU tersebut tanpa proses negosiasi.
Jokowi yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, tidak khawatir dengan adanya MoU dengan PT Freeport. Karena dia lebih memilih menarik diri serta menunggu informasi yang lebih detail dan valid mengenai nota kerjasama antara pemerintah dan PT Freeport.
“Untuk apa saya urus sekarang? Urusan saya sekarang apa? Saya biasa bekerja detail. Memahami dulu masalahnya baru bicara,” tegas Jokowi di Solo, Sabtu (26/7).
Menurutnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, kontrak Freeport di Indonesia habis pada 2021 dan baru akan dilakukan pembahasan pada dua tahun sebelum kontrak habis, 2019. Sehingga, seharusnya tidak ada pembicaraan mengenai kontrak tersebut.
“Masalah Freeport saya tidak tahu, setahu saya kontrak habis tahun 2021 dan sesuai ketentuan perundang-undangan akan dibahas perpanjangan kontrak dua tahun sebelumnya,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah ada komunikasi yang dilakukan SBY dengannya, Jokowi kembali mempertanyakan apakah dirinya memiliki kepentingan saat ini. “Urusannya apa? Mengurus apa? Urusan-urusan lain masih banyak,” tutupnya.
4. Silahturahmi dengan Prabowo
Di hari Idul Fitri, Presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi ) mengunjungi sejumlah tokoh senior untuk bersilaturahmi. Dia bahkan sempat merencanakan untuk bertemu rivalnya dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto.
Namun, kata Jokowi, silaturahmi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat sebab situasi masih belum memungkinkan.
“Nanti itu, sekarang masih panas,” ujar Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7).
sumber: merdeka.com