Kupas News, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Senin (30/1).
Rapat yang dipimpin Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan maksud dan tujuan dari penandatanganan ini membentuk tim rumusan kinerja dari perjanjian kerja di tahun 2023.
“Hari ini tim memaparkan apa saja yang harus dikerjakan sesuai dengan isi perjanjian kerja itu nanti,” kata Sekda Hamka.
Ia berharap sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja ini, mereka sudah memahami betul isi perjanjian masing-masing OPD yang terdiri dari Bappeda, BPKAD, Biro Bangda serta Biro Ortala.
“Jangan sampai perjanjian kerja yang akan ditandatangani nanti tidak dipahami terlebih lagi tidak pernah dibaca,” sebutnya.
Isi dari perjanjian kerja tersebut, lanjut Hamka, seperti rutinitas sesuai tupoksi OPD, program prioritas gubernur yang tertuang dalam visi dan misi gubenur dan wakil gubernur serta tentang program unggulan gubernur.
“Nanti setiap pejabat eselon harus menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar serta mampu menerjemahkan program prioritas dan unggulan gubernur dan wakil gubernur,” tegasnya.
Lebih lanjut Hamka menjelaskan perjanjian kerja tersebut berlaku setiap tahunnya dan akan dievaluasi langsung oleh gubernur. Jika kinerja buruk atau ‘raport merah’ maka tentu akan mendapatkan sanksi langsung dari gubernur.
“Sanksinya ditangan gubernur bagi OPD yang tidak mencapai target sesuai perjanjian kerja yang telah ditandatangani,” demikian Sekda Hamka.
Sebelumnya, Sekda Hamka juga melakukan evaluasi terhadap implementasi perjanjian kerja antara gubernur dengan pejabat eselon II pada tahun 2022.
Editor: Alfridho Ade Permana