kupasbengkulu.com – Masih amburadulnya penataan aset di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diduga menjadi penyebab Kabupaten Kepahiang belum berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). SKPD yang dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan
(Dinkes) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora).
Dugaan tersebut, dipaparkan secara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, Erwin kehadapan seluruh perwakilan SKPD Kepahiang di Guest House, Jumat (5/9/2014).
“Dimulai dari Dinas PU, aset jalan, jaringan dan irigasi sebagian pencatatan data dengan rincian ukuran panjang dan lebar serta lokasinya tidak ada,” papar Erwin, Jumat (5/9/2014).
Sedangkan contoh aset yang tidak tertata dengan baik, lanjut Erwin, terdapat di Dinas Dikpora dan Dinkes, dicontohkannya dengan alat peraga pembelajaran dan alkes.
“Menghindari temuan itu, diperlukan inventalisir aset kembali oleh tim penata aset masing-masing SKPD. Untuk itu, tiap SKPD haruslah membentuk tim penataan aset,” jelas Erwin.
Sementara itu, Bupati Kepahiang Bando Amin C Kader meminta, kepada perwakilan SKPD, untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut.
“Jika tidak, akan berurusan dengan penegak hukum,” tegas Bando menutup pembicaraan.(cr11)
