KUPASBENGKULU.com, KOTA BENGKULU – Salah satu persoalan yang belum terselesaikan yakni keruhnya Air Sungai Bengkulu. Padahal ribuan masyarakat Kota sangat ketergantungan dengan air tersebut, sebab sumber air baku PDAM salah satunya sungai Bengkulu. Oleh sebab itu, DPRD Kota Bengkulu meminta Gubernur untuk bertindak tegas agar maraknya pencemaran air ini tidak berlarut-larut.
Sekretaris Komisi III Rena Anggraini SP, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu akan surati Gubernur meminta difasilitasi pertemuan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), sebab dugaan terkuat penyebab pencemaran terjadi karena limbah pabrik yang berada di kabupaten tersebut.
“Jadi jangan sampai mereka (Benteng) yang dapat PAD nya, kita yang dapat penyakitnya,” kata Rena.
Dilanjutkan, bahwa saat ini pihaknya masih terus mempelajari persoalan tersebut, terutama ingin mengetahui sebatas mana pencemaran berlangsung.
“Namun memang yang jelas semakin tinggi pencemaran yang dirugikan itu masyarakat perkotaan dapat penyakitnya dan Benteng dapat pendapatan daerahnya. Komisi 3 juga berkoordinasi sama PDAM dan meminta melayangkan surat kepada Gubernur, agar tidak berlarut larut seperti sekarang ini. Untuk hal ini gubernur pasti akan bertindak cepat, karena menyangkut hal layak banyak. Kalau memang dugaan pencemaran itu benar, kita akan meminta gubernur bertindak tegas terhadap pencemaran ini, tutup perusahaan tersebut,” tegasnya.
Untuk diketahui, bahwa khusus untuk Air Sungai Bengkulu ini dimanfaatkan untuk mengaliri air ke tiga kecamatan yakni Teluk Segara, Muara Bangkahulu dan Sungai Serut. Ada sekitar 10 ribu pelanggan di tiga kecamatan itu.
Solusi yang diharapkan, adanya peran serta semua pihak untuk menyelamatkan kondisi Air Sungai Bengkulu, tindak tegas para pelaku pencemaran air sungai. Tujuannya demi kebaikan bersama, dan dengan tercemarnya air sungai tentu yang paling dirugikan yakni masyarakat.
“Ini sudah lama, hanya memang belum ada tindakan lebih kongkrit, Kami berharap keterlibatan semua pihak dalam pengawasan pabrik,dan memberikan tindakan kepada pelaku pencemaran sungai itu. Kami tidak punya kewenangan memberikan sanksi. Kami mengimbau secara moral. Kami hanya menyayangkan jika dibiarkan berlarut-larut, dan tidak menutup kemungkinan kami akan hentikan produksi air jika keadaan makin gawat,” tutupnya.(dex)