kupasbengkulu.com – Hingga saat ini anggaran Pilkada serentak belum mencapai angka final. Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, meminta agar anggaran Pilkada dirasionalkan sehingga tidak dicoret lagi oleh Kemendagri.
“Kami sudah ke Jakarta, saya, Ketua DPRD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Biro Hukum dan Biro Keuangan, pesan Dirjen Keuangan Daerah tolong betul anggaran dirasionalkan jangan sampai tumpang tindih antara anggaran Pilkada di kabupaten maupun provinsi,” ujar Junaidi, Rabu (11/03/2015).
Junaidi mengatakan jangan sampai ajuan anggaran yang terlalu tinggi akhirnya menimbulkan permasalahan dikemudian hari apalagi menjadi Silpa sehingga tidak bisa digunakan.
“Beliau juga menggambarkan Pilkada Lampung dengan mata pilih sekitar 5,5 juta jiwa mengajukan anggaran Rp 85 miliar. Sedangkan Bengkulu yang mata pilihnya hanya 1,4 juta jiwa mengajukan anggaran hingga Rp 70 miliar, berapa kali lipat anggarannya ini?,” lanjut Junaidi.
Junaidi juga menyebutkan segala pertanggungjawabannya ini nanti akan diserahkan kepada KPU maupun Bawaslu sehingga penting untuk menkaji lebih dalam permasalahan anggaran.
“Ini nanti kita serahkan kepada pelaksana Pemilu sehingga saya harap ini benar-benar dirasionalkan,” tandasnya. (val)