kupasbengkulu.com – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruhnya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. MK menilai Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan dalil permohonannya.
Dengan putusan ini, artinya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019 mendatang. Pasalnya, putusan MK bersifat final dan mengikat dan tak ada cara untuk merubahnya.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hamdan, dalam sidang putusan gugatan PHPU, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Dalam pokok permohonan di dalam berkas yang sudah diperbaiki, Prabowo-Hatta meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres. Mereka meminta ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan penghitungan suara yang mereka lakukan sendiri. Jika MK berpendapat lain, maka pasangan nomor urut 1 tersebut meminta Jokowi-JK didiskualifikasi karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Kemudian mereka meminta diadakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jika MK masih berbeda berpendapat, maka Prabowo-Hatta meminta diadakan pemungutan suara ulang hanya di TPS dan daerah yang mereka nilai bermasalah.
Terakhir, jika MK tetap juga berpendapat lain, maka pemohon meminta putusan seadil-adilnya atas perkara yang diajukan.
Dalam persidangan, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta berusaha menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan yang dianggap inkonstitusional, adanya pemilih ganda, dan gagalnya KPU menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua.
Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis tudingan itu dengan menghadirkan saksi fakta yang domisilinya disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara tim kuasa hukum Jokowi-JK juga turut menghadirkan saksi fakta yang memperkuat argumentasi KPU.
Persidangan dimulai pada 6-21 Agustus 2014. Sebelum memutuskan, Majelis Hakim Konstitusi telah memeriksa puluhan saksi fakta, belasan saksi ahli, dan menggelar rapat permusyawaratan hakim secara tertutup.
Sumber: kompas.com