Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Berbagai gejolak terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di mana-mana. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Ketum HIPMI) 2014, Raja Sapta Oktohari, dalam acara pelantikan ketua HIPMI Bengkulu, Dinmar Najamuddin mengungkapkan, seperti yang sudah disampaikan kepada pemerintah bahwasannya HIPMI sejak awal berharap agar subsidi diberikan bukan kepada barang yang bisa habis, namun diberikan kepada barang yang bisa memberikan nilai tambah, utamanya kepada manusia.
“Sumber daya kan ada dua, yakni sumber daya alam dan manusia. Kalau subsidi diberikan kepada barang habis maka dampaknya kepada manusia tidak terlalu ada. Ini semua menjadi multiplier effect. Jika kita lihat mengapa demo-demo di mana pekerja meminta tambahan UMR, itu juga merupakan dampak dari subsidi yang tidak pada tempatnya,” ujar Okto, Selasa (18/11/2014).
Diungkapkannya, HIPMI juga sudah melakukan kajian, kalau seandainya kekayaan negara diperbanyak (Infrastruktur, fasilitas umum, dll) maka angka pendapatan tidak lagi menjadi faktor utama. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah berani menyesuaikan harga BBM, sehingga bisa merelokasikan dana subsidi tersebut untuk kepentingan yang lebih besar lagi.
“Orang sekarang butuh gaji besar tentu untuk membiayai hidupnya. Tapi kalau biaya hidupnya sebagian ditanggung oleh negara, bebannya semakin berkurang. Yang lucunya sekarang, kita ribut-ribut harga subsidi BBM, padahal BBM ini dipakai untuk jalan-jalan, walau pun banyak juga yang untuk kerja. Namun dampaknya setelah itu? Harga daging sekarang masih mahal, gimana kalau subsidi dikasi untuk beli daging saja? Kalau daging disubsidi, akhirnya lebih banyak orang makan daging. Akhirnya masyarakat Indonesia menjadi orang yang tangguh, pintar, dan berkualitas. Atau mungkin subsidi diberikan kepada pendidikan, kesehatan, atau hal-hal lainnya,” urainya.
Tetapi sekarang, lanjut Okto, tantangannya adalah pemerintah harus bisa memberikan transparansi kepada program-program yang menjadi prioritas pemerintah. Sehingga tidak terjadi gejolak. Biasanya hasil analisa internasional, jikalau ada perubahan harga BBM, artinya berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Ini akan diintervensi, masyarakat tingkat menengah tidak begitu terdampak dengan perubahan BBM, tetapi ada lapisan masyarakat yang terkena dampak langsung.
“Pemerintah harus cepat-cepat, dari relokasi anggaran yang digunakan dari subsidi itu mau digunakan untuk apa? Jangan sampai salah tempat lagi. Masyarakat Indonesia harus tahu apakah program tersebut tepat sasaran, karena kalau tepat sasaran akan meredam gejolak yang terjadi sekarang,” pungkas Okto. (val)