kupasbengkulu.com – Terkait persoalan sengketa tanah di SD Negeri 62 Kota Bengkulu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu bakal menyerahkan hasil penyidikan kebenaran sertifikat SD N 62 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
”Dalam bulan ini kasus hasil penyidikan kita, segera diserahkan kepada yang berkuasa dan institusi secara berjenjang, yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kejasaan Agung,” Kajari Bengkulu Wito, Rabu (13/8/2014).
Saat ini, kasus tersebut masih diselidiki atas keaslian sertifikat tanah. Dimana sertifikat tahun 1980, milik ahli waris dan tahun 2008 milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akan dibuktikan dalam bulan ini.
”Kita hanya mencari kepastian hukum sebenarnya, sertifikat 1980 bisa terbit, sertifikat 2008 bisa bisa terbit. Atas dasar apa, sesuai apa tidak dengan PP 1061. Kemudian tahun 2008, apakah sesuai dengan PP 24 tahun 1997 syarat-syarat pembuatan sertifikat dan pengalihan sertifikat,” terang Wito.
Namun, tambah dia, hal ini masih dalam penyelidikan ekstra. Selain itu, kata dia, kasus tersebut jika selesai akan disampaikan ke Pemda Kota Bengkulu.
”Kita belum bisa memastikan siapa pemilik lahan sengketa tersebut, apakah Pemda atau penggugat. Tetapi, dalam bulan ini yang mempunyai hak sejati itulah yang saya sampaikan kepada pemerintah kota,” jelas Wito.
Sementara itu, tambah dia, jika permasalahan tersebut bergulir ke ranah hukum dan ada tindak pidananya, maka kasus itu tidak ditangani Kejari Bengkulu.
”Kalau sudah masuk ke Pidana umum, Kejari tidak ada kewenangan lagi,” demikian Wito.(dex)