kupasbengkulu.com – Puluhan honorer kategori 2 (K2) yang terdiri dari guru, maupun staf di instansi Pemda Kota Bengkulu tadi pagi, Rabu (26/2/2014)  mendatangi DPRD Kota untuk meminta anggota dewan memperjuangkan hak mereka. Demo honorer K2 ini dilakukan serentak se-Indonesia, dimulai dengan berjalan kaki dari depan kantor KPU Kota Bengkulu di Kelurahan Bentiring menuju DPRD Kota.

Dalam orasinya, para honorer K2 menyampaikan 5 tuntutan, pertama, menuntut agar honorer murni K2 seluruhnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014. Kedua, menggugat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2012 dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketiga, menolak formasi CPNS umum tahun 2014 di Kota Bengkulu sebelum seluruh honorer K2 diangkat menjadi PNS. Keempat, meminta pemerintah Kota Bengkulu mengusut tuntas oknum yang memanipulasi data honorer. Kelima, menuntut penurunan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abu Bakar.

Salah seorang honorer, Dodi Apriansyah mengatakan, kedatangan mereka untuk menuntut keadilan, sebab pihaknya mengindikasikan adanya kecurangan oknum petugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bengkulu.

“Dulu katanya yang akan diangkat diprioritaskan umurnya sudah tua atau yang mengabdi lebih lama, tapi setelah kami lihat pengumuman dari Kemenpan RB nyatanya mayoritas yang lulus adalah orang baru,” ujar honorer di SDN 1 Kota Bengkulu itu.

Sebelumnya, dari 287 honorer K2 di Kota Bengkulu, 129 dinyatakan lulus sebagai CPNS, Sementara, sisanya 158 honorer dinyatakan tidak lulus.

Menyikapi hal tersebut dalam rapat dengar pendapat, Wakil Ketua I DPRD Kota, Irman Sawiran, SE berjanji akan membahas persoalan tersebut bersama pihak Pemda Kota. Irman juga menugaskan perwakilan anggota dewan Komisi I untuk menindaklajuti aspirasi para honorer dengan mendatangi Kemenpan RB pada hari Kamis (27/2/2014).

“Jangan ada perdebatan, karena itu akan menambah persoalan. Ini akan kami tindaklanjuti dengan menugaskan Komisi I untuk menghadap Kemenpan RB langsung, agar  semuanya menjadi jelas,” kata Irman.

“Kami juga akan berbicara dengan Pemda Kota, karena persoalan honorer ini ditangani langsung oleh Pemda Kota. Mungkin nanti Pemda Kota akan membuat sebuah kebijakan melalui SK Walikota, bisa jadi para honorer yang tidak lulus ini diprioritaskan untuk CPNS. Atau nanti gaji para honorer ini ditingkatkan dan tidak berbeda jauh dengan gaji PNS,” paparnya. (beb)