oleh

Ini Masukan Tokoh Non-Muslim Tentang Program “Bengkuluku Religius” (1)

 

Pdt. Maruli Panggabean, S.Th
Pdt. Maruli Panggabean, S.Th

kupasbengkulu.com – Program Wali Kota Helmi Hasan ‘Bengkuluku Religius’ resmi dibuka kemarin (Rabu, 12/02/2014) di Masjid At-Taqwa, Kota Bengkulu. Pelaksanaannya pun berlangsung meriah, namun tak lepas dari kontroversi terkait hadiah naik haji dan umroh, yang konon dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 2,3 miliar.

Ditambah lagi sejumlah mobil yang diberikan bagi siapa saja yang berhasil melewati ‘tantangan’, minimal 52 kali berturut-turut salat berjamaah setiap hari Rabu di masjid tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia diakui 6 (enam) agama resmi, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Di Bengkulu sendiri, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu, terdapat 308.883 warga Muslim, sebanyak 10.341 umat Kristen, 2.913 beragama Katolik, 278 beragama Hindu, 1.146 beragama Budha, dan 12 warga beragama Konghuchu.

Lantas, bagaimana dengan penduduk minoritas yang tinggal di Kota Bengkulu? Akankah mempunyai kesempatan mendapatkan hadiah serupa, mengingat setiap anggota masyarakat seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama? bagaimana tanggapan tokoh agama masing-masing terkait Program ‘Bengkulu ku Religius? Berikut laporan kupasbengkulu.com.

Pdt. Maruli Panggabean, S.Th (Kepala Jemaat Gereja GEKISIA Kota Bengkulu)

“Kedepankan Prinsip Keadilan, Reward Bukan Jaminan”

Disampaikan Pendeta Maruli, dirinya sangat menghargai bahwasannya setiap pemimpin memiliki hak untuk membuat program kerja, tak terkecuali yang erat kaitannya dengan aspek keimanan masyarakat. Dirinya mendukung baik jika dengan program itu dapat meminimalisir tindak kejahatan yang ada di Kota Bengkulu.

Namun menurutnya, yang perlu diingat adalah Bengkulu memiliki penduduk yang heterogen, terdiri dari banyak suku serta agama, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama.

“Kita menghargai bahwasannya setiap umat beragama ingin melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas keimanan kaumnya. Kami juga memahami kalau umat Islam adalah penduduk mayoritas di Kota Bengkulu. Namun yang perlu diingat adalah konteks religius itu semestinya ditujukan kepada semua agama yang ada di Kota Bengkulu, karena kita tahu bahwa masyarakat Kota Bengkulu ini heterogen,” ujar Pendeta Maruli saat ditemui dikediamannya, Kamis (13/02/2014).

Disamping itu, kata dia, pemerintah semestinya juga mengedepankan pada konteks atau prinsip keadilan. Sebanyak Rp 2,3 miliar dana dikucurkan untuk pelaksanaan program ini. Pemerintah harus lebih bijak dalam penggunaan anggaran, karena pada prinsipnya agama yang lain juga mempunyai banyak program yang harus dilaksanakan, namun kurang ‘sentuhan’ dari pemerintah.

“Sebagai warga negara yang baik, kami (umat Kristen – red) sudah menjalankan kewajiban, seperti membayar pajak, apa pun itu dilakukan dengan rutin. Sehingga sudah seharusnya mendapatkan hak yang sama. Begitu juga dengan umat agama lainnya,” ujarnya.

“Banyak hal memang yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, contoh kecilnya seperti rumah ibadah, guru agama, dan prasarana lainnya. Namun sejauh ini memang susah. Anak sekolah saja harus minta nilai agama ke gereja, padahal seharusnya setiap sekolah menyediakan guru agama untuk masing-masing agama,” lanjutnya.

Menurut Pendeta Maruli, Program ‘Bengkulu ku Religius’ bukanlah jaminan peningkatan iman seseorang. Kita menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan tidak boleh karena ada alasan tertentu, apalagi ‘iming-iming’. Ibadah merupakan bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan sang pemilik semesta dan segala isinya.

“Kalau untuk meningkatkan keimanan seseorang, ternyata harus diberikan sesuatu justru itu menyalahi iman agama tersebut. Niatnya sudah berubah, tidak ada ketulusan lagi. Bagi saya alangka terlalu kecilnya nilai ibadah itu kalau memang akhirnya harus ada ‘pancingan’ atau timbal balik seperti itu,” pungkasnya.

Ditambahkan Pendeta Maruli, keyakinan kita kepada Tuhan adalah hal yang pribadi, yang tidak bisa dipaksakan, meskipun itu disebut stimulan. Ibadah bukan seperti halnya pekerjaan yang bisa menggunakan absensi dalam menjalankannya.

“Pesan saya janganlah memaksakan umat untuk beribadah dengan cara seperti itu, apalagi seperti PNS yang sampai menggunakan absensi. Mereka bukan anak kecil lagi, sudah cukup dewasa dan mengerti kewajiban agama masing-masing. Sekali lagi ibadah itu masalah nilai, yang berkaitan dengan hati dan ketulusan, serta kesadaran masing-masing. Kejujuran bisa didapat lewat ibadah, namun dengan cara-cara yang lebih pantas untuk dilakukan. Seperti peribahasa, jika ingin berhasil jangan berikan ‘ikan’ tapi ‘pancingnya’,” tutupnya.(val)

bersambung…

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed