kaur, kupasbengkulu.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang di Kabupaten Kaur,tidak hanya Bakal Calon (Balon)Bupati dan Wakil Bupati saja yang saat ini sedang mempersiapkan diri, melainkan masyarakat juga melakukan hal yang sama.
Tapi bedanya Balon Bupati dan Wakil Bupati ini mempersiapkan diri dengan melamar ke partai politik serta melengkapi berkas serta syarat-syarat pencalonannya, sedangkan masyarakat mempersiapkan diri dengan berbagai taktik supaya calon-calon pemimpin ini tidak lagi membodohi mereka seperti yang telah lalu yakni hanya mengumbar janji namun tidak ada realisasi dari janji mereka setelah dimenangkan.
Dari pengalaman inilah masyarakat mulai tidak simpatik lagi dengan pemimpin yang akan memimpin mereka, karena mereka berpikir siapapun pemimpin itu sama saja, jika ada maunya mereka akan datang, setelah dia duduk atau menjabat, maka semua yang pernah dijanjikan itu tidak akan ingat lagi, bahkan datang ke daerah dimana ia telah dimenangkan hanya sekedar untuk menyampaikan ucapan terimakasih pun enggan dan tidak pernah dilakukan. Maka untuk menyiasatinya masyarakat akan memilih jika dibayar tinggi oleh calon tersebut.
“Sekarang ini kita terang-terangan saja, karena Pemerintah juga demikian. Jika berbicara masalah pemilihan atau Pilkada yang akan diselenggarakan Desember 2015 mendatang masyarakat juga sudah mengambil ancang-ancang. Pasalnya sejak 15 tahun yang lalu setiap calon legeslatif maupun eksekutif itu semuanya menjanjikan akan mensejahterakan rakyatnya, baik itu infrastruktur maupun dibidang lainnya. Contohnya jalan dan jembatan, yang mana jalan merupakan kebutuhan yang vital. Namun nyatanya setelah mereka dimenangkan dan duduk menjadi pemimpin, semua itu tinggal janji. Dan tidak pernah ditepati, salah satunya peningkatan jalan BRT Kecamatan Maje ini. Disini penduduknya kisaran 500 KK lebih dan itu sangat membantu mereka untuk mendapatkan suara. Melihat taktik dan cara mereka memimpin ini, kami tidak percaya lagi dengan janji, buktinya sudah 3 periode ini janji nya sama dan tidak pernah terealisasi. Maka masyarakat menyiasatinya dengan menjual suara, toh jika mereka duduk juga mereka tidak ingat kita dan kita tidak mendapatkan apa-apa,” ungkap Zam salah satu warga yang merupakan petani di BRT Kecamatan Maje.
Ia mengatakan sistem jual suara ini bukannya berasal dari masyarakat, melainkan dari calon pemimpin itu sendiri. Karena tidak bisa mensejahterakan rakyat dan memimpin dengan baik. Contoh inilah yang membuat masyarakat masa bodoh dengan pemerintahan. Kemungkinan besar tahun ini penjualan suara ini akan menjadi-jadi, karena pemilihan hanya satu kali putaran.
“Ini sudah menjadi tradisi, dan sebab awalnya adalah sifat dari pemimpin itu sendiri, ibarat pepatah mengatakan “guru kencing berdiri murid kencing berlari”. Disini kami penduduk pendatang ini sangat bersatu, dan kami hanya mendukung satu calon saja. Namun jika dibodohi seperti ini siapa mau, saya rasa sangat susah ntuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan para calon pemimpin ini, karena bukan hanya secara lisan perjanjian akan memperbaiki jalan dan jembatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, melainkan dengan tertulis hitam diatas putih juga sudah pernah dilakukan, tapi itu juga tidak terbukti dan sia-sia saja. Sekarang ini paling masyarakat percaya jika ia membuktikan dulu janjinya dan baru kami percaya, tapi itu tidak mungkin dilakukan karena emua dihitung dengan materi, bukan keikhlasan,” tutup Zam. (mty)