Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Untuk mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Yusna Dewi.
Yusna Dewi mengatakan, LKPJ ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dua bulan ke depan. Pemerintah Provinsi melaporkan berkas laporan keuangan, yang sebelumnya sudah dievaluasi oleh inspektorat, serta melampirkan laporan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan persyaratan lainnya.
“Draft yang telah mereka susun ini akan diperiksa BPK, nantinya akan diberikan opini atas laporan keuangannya. Baru kemudian kita kembalikan lagi ke Pemerintah Provinsi untuk diserahkan ke DPRD Provinsi Bengkulu,” kata Yusna, Senin (30/03/2015).
Sementara, Junaidi mengatakan laporan yang diserahkan kepada BPK sudah lengkap, namun akan ditindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan kroscek.
“Nanti dari BPK akan mengembalikan hasil temuannya untuk kita tindaklanjuti lagi,” katanya.
Terkait laporan BPK tentang enam SKPD bermasalah yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 29 Januari 2015 lalu, Yusnadewi mengatakan pihaknya sedang menunggu waktu 60 hari bagi Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikannya. Apabila dalam waktu 60 dari Pemprov belum menindaklanjuti, maka pihak BPK akan melayangkan surat kepada Pemprov.
“Kalau sampai 60 hari belum juga ditindaklanjuti, kita akan kirimi surat pemberitahuan untuk segera menindaklanjuti. Mekanismenya peringatan tersebut diberikan sebanyak dua kali, apabila lebih dari itu akan ada tindakan lain yang kita lakukan,” tandas Yusna.(val)