Bengkulu Selatan, Kupasbengkuku.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan, Rohayatie SH dan Bupati Bengkulu Selatan, H Dirwan Mahmud SH menandatangani Memorandum of Understanding diruang Riftaloka Pemda, Kamis 21 April 2016.
Hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten, para assisten dan staf ahli bupati, kepala badan, SKPD.
Dalam MoU itu, kedua belah pihak sepakat, untuk mengadakan kerjasama dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjasama itu meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnnya, untuk waktu berjangka, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
Salah satu isi perjanjian yakni, dalam menghadapi permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pihak Pemkab dapat meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.
Kesepakatan itu membantu Pemkab untuk memperoleh dukungan dari Kejari apabila berhadapan dengan konflik hukum, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kata Bupati Dirwan, saat memberikan sambutan pada acara tersebut.
Bupati berharap, dimasa mendatang tidak terjadi lagi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang diakibatkan berlarut-larutnya konflik hukum, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan daerah.
Ditegaskan Bupati Dirwan, apabila setiap permasalahan hukum ditangani dengan baik, maka dampaknya tidak hanya positif bagi masyarakat, namun juga potensial meningkatkan kewibawaan pemerintah daerah, sebagai pelayan publik yang profesional.
Kajari Rohayatie SH menyampaikan, kewenangannya dapat dilaksanakan, jika ada kuasa khusus dari Kepala Daerah. “Kami disini selaku jaksa pengacara negara, apabila telah mendapatkan kuasa khusus dari bupati, akan bertindak untuk menjaga kewibawaan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan,” katanya.(ade)