Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Irwan Eriadi, SE, M.Si saat menggelar reses, Foto: Dok
Kupas News, Bengkulu – Anggota Komisi ll DPRD Provinsi Bengkulu Irwan Eriadi, SE, M.Si melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2023. Kegiatan reses digelar di dua titik lokasi berbeda yakni Desa Air Napal – Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara dan Desa Tengah Padang – Desa Pulau Panggung – Desa Jayakarta Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah.
Kegiatan reses yang diikuti sebanyak 250 warga pada masing-masing tempat berjalan khidmat dan sukses. Warga pun tampak antusias mendatangi lokasi reses menanti kedatangan Sang wakil rakyat pilihan masyarakat.
Berharap bakal ada perubahan baik peningkatan ekonomi maupun kemajuan daerah, beberapa perwakilan warga begitu seloroh melontarkan aspirasinya kepada politisi dari partai Gerindra ini.
Seperti yang diungkapkan mantan Camat Air Napal Ajinsyah dari Desa Air Napal. Dihadapan konstituenya, Ajinsyah meminta perbaikan siring irigasi lantaran sarana irigasi di wilayahnya cepat mengering. Hal ini tentu berdampak pada aktivitas pertanian.
Selanjutnya Agus Salim selaku Kepala Desa Air Napal. Agus Salim mengusulkan mobil operasional pemadam kebakaran. Dimana selama ini jika terjadi kebakaran selalu mengandalkan damkar dari kecamatan lain. Jarak ini tentu menghambat proses pemadaman saat terjadi kebakaran.
Menanggapi itu, Irwan Eriadi mengatakan akan menyampaikan aspirasi keduanya dalam rapat paripurna untuk dianggarkan. Ia juga akan mengkoordinasikan hal itu ke pemerintah kabupaten. Sebab, kata dia anggaran itu wilayahnya pemerintah kabupaten.
“Saya akan coba disampaikan kedua aspirasi itu di paripurna untuk dianggarkan dan dikordinasikan dengan pemerintah kabupaten,” tutur Irwan Eriadi memaparkan jawaban reses, Kamis (2/3).
Sementara ditempat terpisah, Lamsahidin perwakilan Kecamatan Talang Empat meminta DPRD provinsi Bengkulu turun tangan menyelesaikan konflik lahan HGU antara PT. BRI dengan masyarakat Desa Tengah Padang, Desa Pulau Panggung dan Desa Jayakarta.
Pasalnya PT. BRI hingga saat ini belum mengembalikan hak atas tanah milik warga. Padahal di tahun 2020 lalu sudah dipertemukan antara PT. BRI, pemda dan BPN. Hasilnya mereka berjanji akan mengembalikan tanah yang masuk dalam HGU kepada masyarakat.
Bahkan, kata Lamsahidin, sejak tahun 1994 warga tidak pernah melakukan proses jual beli atau menerima satu rupiah pun.
“Saat ini ada sekitar 600 Ha lahan di Kecamatan Talang Empat khususnya Desa Tengah Padang, Pulau Panggung dan Jayakarta yang terdampak HGU ini. Mohon ditindaklanjuti untuk diselesaikan,” pinta Lamsahidin.
Menanggapi polemik PT. BRI dan tiga desa, Irwan Eriadi menjelaskan sebelumnya DPRD juga sudah pernah melakukan kunjungan ke PT. BRI membahas persoalan ini. Saat itu kata Irwan mereka menyatakan akan melakukan upaya lebih lanjut terkait hal tersebut.
“Dan saya kira ada baiknya mari kita duduk bersama dan diskusikan kembali lahan mana saja yang harus kita petakan dan kita urus sengketanya hingga tuntas,” sebut Irwan, Jumat, (3/3).
Lebih lanjut Irwan menyatakan siap mendampingi warga Desa Tengah Padang dan sekitarnya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah tersebut.
“Saya siap mendampingi warga. Disini juga dihadirkan perwakilan dari PT. BRI untuk mendengar hasil reses dan keluhan masyarakat ini,” kata Irwan.
Selain itu, ada Saukani warga Desa Tengah Padang yang memohon pembangunan masjid di Desa Pulau Panggung dan Desa Jayakarta. Juga Reki Hendrawan yang meminta penangan banjir lantaran setiap hujan selalu banjir dekat pom bensin.
“Terkait penangan banjir kami akan koordinasikan hal ini kepada instansi terkait penangan banjir,” pungkas Irwan mengakhiri. [**]