oleh

Kemenpan-RB Masih Kaji Rasionalisasi Pegawai

Menpan RB saat berbincang dengan Gubernur Bengkulu.
Menpan RB saat berbincang dengan Gubernur Bengkulu.

Bengkulu, Kupasbengkulu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan di kabinet dan menunggu izin Presiden, untuk melakukan rasionalisasi pegawai pemerintahan.

“Pemerintah saat ini lagi kekurangan uang. Tahun lalu, seharusnya pajak kita mencapai Rp1.400 Triliun. Tetapi Rp 230 Triliun tidak bisa kita dapatkan. Berarti  kalau anggaran untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu saja sekitar Rp 2 Triliun, artinya ada 115 provinsi yang tidak bisa dibiayai anggaran pembangunannya. Kalau kabupaten, kota saja rata-rata Rp 1 Triliun, ada 230 kabupaten, kota yang tidak diberikan anggaran pembangunan,” jelas Yuddy di Bengkulu, Kamis (21/04/2016).

Untuk mengatasi hal itu,  pemerintah dituntut untuk berhemat. Sehingga dikeluarkanlah paket-paket deregulasi untuk bisa menggerakkan roda ekonomi, juga efisiensi pengeluaran pemerintah. Termasuk mengurangi Rp 50,9 Triliun anggaran pemerintah di tahun ini, di APBN perubahan.

Salah satu pendekatan efisiensi yang ditawarkan Kemenpan-RB adalah, dengan mengurangi belanja pegawai atau minimal tidak menambah belanja pegawai.

“Kita harus berhemat. Ekonomi sedang tidak gampang. Kegiatan-kegiatan ekonomi memerlukan waktu, untuk bisa menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan itu sendiri. Karena itu, moratorium penerimaan pegawai dilanjutkan,” katanya.

Proses seleksi untuk pegawai pemerintahan hanya pada bidang yang betul-betul dibutuhkan, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, sektor pertanian dan yang terkait dengan infrastuktur. Di luar itu harus sangat selektif.

Data yang diperoleh Kemenpan-RB, dari 514 kabupaten, kota di Indonesia, terdapat hampir 200 kabupaten, kota yang anggaran belanja pegawainya di atas 50 persen.

“Setiap pengadaan satu pegawai, pasti akan menambah belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dari pemerintahan itu sendiri. Nilai ini akan semakin meningkat dari hari ke hari. Jika dibiarkan, akan terus membengkak. Bagaimana dengan pembangunan untuk rakyat. Oleh karena itu, kami masih mengkaji kebijakan yang paling pas bagi pegawai,” tandasnya. (val)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed