kupasbengkulu.com – Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu, S. Effendi, dalam acara diskusi kebudayaan Bengkulu menilai, bahwasannya pejabat Bengkulu banyak yang buta budaya.
Hal ini dikarenakan, banyak rangkaian kegiatan yang sifatnya mengarah kepada kebudayaan. Namun, tidak diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah setempat.
“Saya berharap bahwa para pejabat di Bengkulu, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, kalau mau membentuk karakter anak di negeri ini, maka tanamkan nilai agama dan budaya,” ujar Effendi, Rabu (1/10/2014).
Disebutkan Effendi, pemerintah seharusnya tidak hanya mengembangkan aset daerah yang sifatnya kebendaan saja, seperti Pantai Panjang, Danau Dendam, dan yang lainnya karena hal-hal yang sifatnya non kebendaan juga tidak kalah menarik untuk dijual.
“Pemerintah tidak bisa hanya menjual Pantai Panjang saja, atau mungkin Danau Dendam. Namun budaya, adat istiadat, dan lokal genius juga perlu ditonjolkan,” katanya.
Tidak hanya itu, pihaknya berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada kebudayaan yang menjadi karakter sebuah daerah. Menurutnya, orang lain akan tertarik untuk datang ke Kota Bengkulu apabila mempunyai banyak event atau agenda kegiatan yang menarik.
“Untuk mewujudkan budaya maka harus ada komitmen dari tokoh-tokoh itu sendiri. Kalau dia saja buta budaya, kesenian, dan adat, maka dengn sendirinya tidak bisa mengembangan kebudayaan,” lanjut Effendi.
Pemerintah bisa memanfaatkan sanggar-sanggar seni di Kota Bengkulu untuk menampilkan pertunjukkan dengan biaya yang diminimalisir. Sebab, menurut Effendi jika seniman tidak diberikan ruang untuk berkreasi (pentas) sama saja dengan pembunuhan.
“Misalnya, satu minggu sekali kita buat pertunjukkan seni. Tidak perlu keluarkan dana besar, cukup Rp 1 juta per minggu dan acara tersebut diserahkan ke sanggar-sanggar agar bisa tampil,” urai Effendi.
“Kalau mau maju memang harus begitu. Seniman harus dibiarkan terus berkreasi melalui pentas, jika tidak begitu sama dengan melakukan pembunuhan,” pungkas Effendi.(val)