Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Konflik perbatas antara Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah di Perumahan Ahzahra Bentiring, akhirnya berkepanjangan. Pasalnya, setelah hearing dengan pihak Provinsi beberapa waktu yang lalu, Gubernur Bengkulu telah mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri, untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Menurut pengacara hukum Perumahan Ahzahra Bentiring, Ahmad Sahrul surat tersebut ditujukan kepada Mendagri untuk dilakukan revisi. Karena dalam Kepmendagri nomor 46 tahun 2013 tidak sesuai dengan PP 46 tahun 1986 dan hal ini masih dianggap cacat.
Sehingga Pemerintah Daerah tersebut belum bisa mengambil pajak dan juga dalam pengurusan KK atau administrasi lainnya, warga juga bingung untuk melakukan pengurusan. Untuk itu, dengan diusulkan surat ke Mendagri tersebut, 60 Kepala Keluarga yang terimbas tersebut bisa menerima status yang jelas.
“Setelah ada hearing dengan pihak provinsi maka tindaklanjutnya, Gubernur telah kirimkan surat ke mendagri meminta revisi kepmendagri no 47 tahun 2013 karena tidak sesuai dengan pp 46 tahun 1986. Oleh karena itu Pemerintah Daerah belum bisa ambil pajak dan segala bntuk adminitrasi yang sejauh ini status hukum 6 bulan. Statusnya kepmendagri cacat hukum 47 tahun 2013, artinya wilayah pihak az zahra itu masih Kota Bengkulu,” ungkap Ahmad Sahrul.
Awal permasalah tersebut bermula warga RT 22 RW 3 Kelurahan Bentiring Permai, menolak masuk ke dalam warga Bengkulu Tengah. Alasan keberatan itu bahwa asal muasal tanah, Surat Keputusan Walikota Nomor 253 Tahun 2007 Tentang Izin Lokasi yang menyatakan Wilayah Perumahan Griya Azzahra Permai, surat adat, serta sejumlah bukti hukum lainnya.(dex)