oleh

“Launching” Pengalihan PBB-P2 Pusat ke Kota Bengkulu

Wali Kota Helmi Hasan
Wali Kota Helmi Hasan

kupasbengkulu.com – Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),terhitung 1 Januari 2014 dilaksanakan pengalihan tanggung jawab pengelolaan pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Selasa (18/2/2014) digelar ‘Launching Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bengkulu”.

Acara ini digelar di halaman Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Bidang Pendapatan II, jalan Sungai Rupat, Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, pada Selasa (18/02/2014).

Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan, dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan kepada kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU PDRD, di mana masing-masing kabupaten/ kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen. Hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dijelaskan Syaferi, SH, M.Si., Kepala DPPKA Kota Bengkulu, sejauh ini respon masyarakat cukup baik. Terhitung Januari, kantor ini sudah melayani lebih dari 300 warga, antara lain permintaan bukti pembayaran yang sudah hilang, pendaftaran pajak, mutasi objek (pemindahtanganan atau penjualan), serta pengaduan masyarakat.

“Memasuki awal bulan Januari 2014, kami sudah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan data sudah dilakukan di bulan Desember 2013, dari KPP Pratama kepada Pemerintah Kota Bengkulu. Jadi pelaksanaan launching pada hari ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Syaferi.

“Pembayaran PBB juga dapat dilakukan di kantor ini, dengan bekerja sama dengan Bank Bengkulu yang membuka cabang di kantor ini,” katanya lagi.

Disebutkan sebelumnya capaian PBB Kota Bengkulu pada tahun 2013 hanya 51% saja dari total 8,3 miliar objek pajak di Kota Bengkulu. Hal ini juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Disamping itu, disampaikan Walikota Helmi Hasan dengan adanya pengalihan pertanggungjawaban pajak ini, penerimaan pajak dapat meningkat dan pelayanan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

“Kota Bengkulu sedang semangat-semangatnya melakukan pembangun di segala aspek. Ditinjau dari satu tahun kepemimpinan kami, jalanan dan drainase masih banyak yang rusak, sehingga di tahun kedua ini anggaran pembangunan akan ditingkatkan,” ujar Helmi.

Untuk meningkatkan anggaran ini, disebutkan Helmi, dirinya tak akan mengambil dana RP 67 miliar yang sudah dipersiapkan sebagai dana abadi masyarakat untuk Program Samisake. Sehingga dengan lancarnya pembayaran pajak di Kota Bengkulu, pendapatan daerah makin meningkat dan pembangunan berjalan lancar.

Selain itu di Kota Bengkulu saat ini sedang dilakukan persiapan pembangunan ‘Kota Baru’, yang nantinya akan mencerminkan kota yang bersih, aman, religius, dan sebagainya, seperti yang tertuang dalam Program 8 Tekad Pembangunan.

“Harapannya seluruh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan pembangunan ini dengan membayar pajak, sehingga dengan begitu Kota Bengkulu semakin baik seperti yang kita harapkan,” demikian Helmi. (val/*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed