Bengkulu Utara, kupasbengkulucom – Setidaknya ada sepuluh item rekomendasi DPRD yang disampaikan pada sidang Paripurna, Selasa (28/05/2105), terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Bengkulu Utara tahun 2014 berlangsung alot.
Dimana,seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Yulianti, kinerja pihak pemerintah daerah tahun 2014 masih banyak item pekerjaan yang tidak dilakanakan sesuai apa yang diharapkan.
Seperti serapan dana pada pendidikan,kesehatan,perkebunan dan masih banyak item lainnya. Dilihat dari paparan rekomendas tersebut, diharapkan kedepan, pihak pemerintah daerah lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak didramtisir kepentingan politik.
Dalam pantauan kupasbengkulu.com selama berlangsungnya sidang Paripurna LKPJ bupati Bengkulu Utara tahun 2014, ada 2 fraksi yang keprak mejah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sonti Bakara, dari fraksi Perjuangan Kebangkitan Nurani (PKN) dengan lugas menyampaikan dalam forum sidang kecea atas ketidakhadiran bupati dan wakil bupati, Imron Rosyadi dan Mian dalam agenda penting ini.
Lebih dahsyatnya lagi,seperti yang dilontarkan Media Rian dari FKPI, tidak seharusnya dilakukan oleh kedua orang pemimpin Bengkulu Utara. Terlebih, Imron sendiri mau mencalon gubernur yang tidak serius dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014.
“Kami sangat kecewa ketidakhadiran dua pemimpin Bengkulu Utara. Seharusnya,mereka berdua hadir dalam acara ini. Tujuannya mereka sendiri yang mendengar langsung apa sesungguhnya rekomendasi yang disampaikan pada sidang ini,” tegas Sonti dan Medi.
Lain hal yang dikatakan Ketua DPRD Bengkulu Utara,Aliantor harahap kepada kupasbengkulu,com, Selasa (28/05/2014) di ruang kerjanya mengatakan, jika mengacuh pada aturan, tidak diperbolehkan dewan mengajuhkan pendapat.
Akan tetapi yang disampaiakan tersebut hal yang wajar dan mendasar, secara lembaga sudah minta maaf atas apa yang disampaikan oleh beberapa fraksi. Menyikapi dari apa yang disampaikan itu, kata dia, agar kedepannya pihak pemerintah yang sekarang lebih memahami tanggungjawab. Kemudian lagi, ada benarnya, agar publik menilai apa sesungguhnya yang terjadi di Bengkulu Utara ini.
“Saya dalam ini mencermati dengan kondisi dalam sidang paripurna yang disampaikan oleh 2 fraksi sepontanitas. Wajar dan pantas itu disampaikan. Tujuan untuk pembenahan kedepannya,” demikian Aliantor.(jon)