kupasbengkulu.com – Pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah menyampaikan arah kebijakan dan prioritas daerah, serta penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas umum pemerintahan beserta hasil-hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi .
Junaidi menyebutkan ada 9 prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu tahun 2014 sesuai dengan RPJMD 2010-2015, antara lain:
1. Reformasi Birokrasi
2. Perekonomian Rakyat dan Iklim Investasi
3. Sumber Daya Manusia (pendidikan, agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)
4. Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan
5. Revitalisasi pertanian, ketahanan pangan, serta pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan
6. Infrastruktur dasar (bina marga, cipta karya, irigasi, perhubungan, telekomunikasi, dan energi)
7. Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana)
8. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
9. Pemerintahan, hukum, dan ketertiban umum.
“Capaian sembilan prioritas tersebut diukur dengan 38 indikator kinerja utama, sebanyak 31 indikator atau 18,42 persen dengan status tercapai dan tujuh indikator atau 18,42 persen dengan status kerja keras,” ungkap Junaidi, Senin (06/04/2015).
Dalam hal reformasi birokrasi, Junaidi menyampaikan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya nilai sikap pemerintah daerah dari tahun ke tahun dan mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih.
Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan dengan beberapa tindakan seperti pelaksanaan tes CPNS tahun 2014 yang dilakukan dengan menggunakan sistem CAT untuk menciptakan seleksi CPNS yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu pelaksanaan seleksi penerimaan praja IPDN tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan sistem CAT pula.
“Capaian kinerja yang telah diperoleh dalam pelaksanaan prioritas ini dengan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 tahun berturut-turut. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara kualitatif mencapai target CC dan secara kuantitatif terjadi peningkatan dari 56,63 tahun 2013 menjadi 61,38 tahun 2014 berdasarkan surat Kemenpan-RB,” lanjutnya.
Sedangkan dalam prioritas perekonomian rakyat dan iklim investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 14,19 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 12,48 miliar (87,90 persen).
“Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 sebesar 5,78 persen, dan pada tahun 2014 terjadi pelambatan perekonomian nasional sebesar 5,01 persen seiring dengan menurunnya perekonomian global. Namun perlu disyukuri pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2014 berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,49 persen,” ujar Junaidi.
“Tidak hanya itu, laju investasi tahun 2014 berkembang sebesar 12,20 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 9,77 persen,” tandasnya. (val/gal)
