Kupas News, Bengkulu – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler turut bersikap atas maraknya konflik agraria yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu. Politisi PAN itu menyebut, konflik agraria berkepanjangan terjadi lantaran hukum tidak tegak lurus sehingga berdampak secara meluas di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Dempo usai menerima audiensi perwakilan masyarakat petani yang terdampak masalah agraria di Bengkulu. Perwakilan masyarakat itu diantaranya hadir dari Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma yang mayoritas berhadapan dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan.
“Masalah meraka sama, hanya beda tempat saja yaitu tidak tegaknya hukum di negeri ini, tidak adanya keadilan sosial di negeri ini.” tutur Dempo, Rabu, (15/05)
Masyarakat kata Dempo tidak anti investasi hanya saja perlu dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan rekonsiliasi secara sistematis agar konflika agraria tidak terjadi terus menerus. Konflik agraria diibarat bom waktu yang kapan pun bisa meledak.
“Kemaren terjadi di Mukomuko kedepan bisa terjadi di Seluma, Bengkulu Tengah dan lain-lain. Ini kenapa? karena masalah seperti di Mukomuko juga sedang terjadi di daerah lain. Kasuitis di Bengkulu Tengah, mereka juga sedang berhadapan dengan salah satu perusahaan tambang yang itu bisa meledak kapan pun. Jadi harus ada penyelesaian yang sistematik dengan melibatkan seluruh stake holder” jelas Dempo.
Dempo mengajak seluruh elemen untuk lebih fokus menyelesaikan masalah pertanahan terutama yang sedang terjadi di Bengkulu. Konflik ini akan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, dampaknya bisa saja fatal dan meluas.
Konflik agraria juga rentan terjadinya benturan antara masyarakat dengan penegak hukum, masyarakat dengan pemerintah. Penyelesaian secara konprehensif adalah solusi yang harus diambil sesegara mungkin dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Sebelum ada nyawa yang melayang, ayo sama-sama kita tuntaskan masalah ini. Stop dulu wacana pembangunan ibu kota, covid, tol dan lain-lain. Ini kita sedang dihadapkan pada masalah yang sangat serius, kalau dibiarkan bisa terjadi fatal” kata Dempo.
Komisi I lanjut Dempo berkepentingan penuh memfasilitasi keluhan dan masyarakat terkait masalah pertanahan. Pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang para pihak terkait untuk menuntaskan persoalan agraria di Bengkulu.
“Kami akan undang seluruh pihak, kalau mereka tidak hadir tanpa alasan yang penting. Kita katakan mereka tidak pro rakyat” kata mantan aktifis kampus ini.
Editor: Riki Susanto