Oleh: A. Adam Harison*
Dalam Konfrensi Tingkat Tinggi ke-12 ASEAN disepakati pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015 terutama perdagangan bebas antar negara di kawasan Asia Tenggara atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Setidaknya, MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas yang disebut free flow of skilled labor (arus bebas tenaga kerja terampil) untuk perawatan kesehatan (health care), turisme (tourism), jasa logistik (logistic services), e-ASEAN, jasa angkutan udara (air travel transport), produk berbasis agro (agrobased products), barang-barang elektronik (electronics), perikanan (fisheries), produk berbasis karet (rubber based products), tekstil dan pakaian (textiles and apparels), otomotif (automotive), dan produk berbasis kayu (wood based products).
Selain itu terdapat juga delapan profesi yang diakui MEA, yaitu insinyur, perawat, arsitek, pekerja di pariwisata, medis, perguruan tinggi, dokter gigi dan akuntan.
12 sektor prioritas tersebut akan bebas keluar masuk pada seluruh anggota ASEAN tanpa hambatan berarti. Intinya, MEA diibaratkan sebuah negara besar dimana bebas melakukan transaksi ekonomi tanpa aturan ketat.
Secara nasional, timbul sebenarnya kekhawatiran dan optimistis akankah Indonesia mampu menjadi aktor utama, figuran, atau justru menjadi penonton saja dalam kesepakatan ekonomi kawasan tersebut. Akankah, Indonesia membiarkan begitu saja NKRI menjadi pasar? Saya fikir tidak.
Peluang Indonesia untuk bersaing dalam MEA 2015 cukup besar. Hal ini didukung pertama peringkat Indonesia pada ranking 16 dunia untuk besarnya skala ekonomi dengan 108 juta penduduk sebagai kelompok menengah yang sedang tumbuh sehingga berpotensi sebagai pembeli barang-barang impor (sekitar 43 juta penduduk).
Kedua, perbaikan peringkat investasi Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia, dan Ketiga masuknya Indonesia sebagai peringkat empat prospective destinations berdasarkan UNCTAD World Investment Report.
Artinya, secara nasional MEA justru sebuah peluang. Lalu bagaimana dengan Bengkulu sendiri?
Mau tidak mau, MEA harus diterima secara ksatria oleh Provinsi Bengkulu dengan segala potensi yang dimiliki. Terdapat 12 sektor prioritas dalam skema MEA delapan diantaranya dimiliki oleh Bengkulu.
Kedelapan sektor itu yakni, tenaga kerja, pariwisata, jasa angkutan udara, produk berbasis agro, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, dan produk berbasis kayu.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu pada 2012 menyentuh 73,93. Sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 7,83 persen jauh diatas rata-rata nasional. Begitu juga dengan jumlah tenaga kerja untuk tingkatan sarjana yang saya fikir cukup banyak.
Memang kemampuan berbahasa asing, dedikasi, loyalitas serta disiplin dalam bekerja, tenaga kerja Bengkulu harus segera digenjot, ini menjadi faktor utama.
Selanjutnya dari sisi pariwisata, Bengkulu banyak memiliki obyek wisata baik itu sifatnya ecotourism, wisata minat khusus, kearifan lokal dan lain sebagainya.
Pembenahan pada sisi infrastruktur dan sifat melayani di dalam diri warga Bengkulu masih jauh tertinggal dengan beberapa provinsi lain seperti Bali, Yogyakarta dan beberapa daerah lain.
Kemudian jasa angkutan udara, rencana pemerintah daerah untuk memindahkan Bandara Fatmawati ke Kabupaten Seluma dengan segala fasilitas dan pelayanan terbaik tentu harus diapresiasi, lalu Bandara Fatmawati yang ada saat ini akan disewakan pada maskapai swasta atau Pangkalan TNI AU sudah pasti membuka peluang ekonomi cukup signifikan.
Bengkulu juga memiliki beberapa sentra pertanian agro, seperti Kabupaten Rejang Lebong. Pemrintah tinggal mendorong petani untuk tidak saja menjual produk agro mentah namun yang dapat berorientasi pasar atau market internasional misalnya sayur organik yang banyak digandrungi dewasa ini.
Hal yang sama juga dalam potensi kelautan, Bengkulu memiliki panjang pantai 525 kilo meter dengan potensi laut yang belum maksimal tergarap. Nelayan mayoritas masih tradisional. Begitu juga produk olahan hasil laut belum begitu banyak disentuh oleh pemerintah daerah. Ini juga merupakan langkah yang harus segera dilakukan.
Sementara itu untuk produksi berbasis karet, ekspor karet di Bengkulu menduduki peringkat keempat setelah batubara, cangkang sawit dan CPO. Harus diakui produk lokal perkebunan Bengkulu adalah karet namun dengan bergesernya orientasi pasar dan tak fokusnya pengelolaan perkebunan karet menjadi ditinggalkan padahal pangsa pasar internasional karet tetap terbuka lebar dan sangat menguntungkan.
Begitu pula dengan tekstil dengan mendorong daya saing pngusaha batik khas Bengkulu Besurek, begitu juga dengan pengelolaan produk berbasis kayu tentu masih sangat terbuka peluang.
Membedah ini, saya sangat optimistis jika pemerintah daerah cekatan dan serius menghadapi MEA, maka kesempatan, peluang dan keuntungan yang akan diraih. Bukan justru kita mengeluh dan saling berebut kuasa.
*Putra Bengkulu Aktif dalam bisnis  keuangan di Jakarta