Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Sekitar lima orang dari perwakilan nelayan Kota Bengkulu mendatangi Kantor DPRD Kota Bengkulu, Senin (30/3/2015). Mereka meminta kepada dewan untuk menindaklanjuti adanya temuan bantuan untuk nelayan yang masih tersimpan di dalam gudang dan belum disalurkan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I, Maghdaliansi didampingi Sekretaris, Iswandi Ruslan menyarankan, agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) merubah sistem pembagian bantuan ke nelayan yang saat itu hadir dalam hearing tersebut.
Dewan sengaja memanggil pihak DKP, untuk jelaskan terkait temuan berupa alat bantu nelayan yang ‘terendap’ didalam gudang. Pihak dewan memanggil DKP hanya ingin tahu temuan hasil sidak 12 Maret 2015 lalu itu bantuan tahun berapa dan untuk apa tali jaring yang tak dibagikan kepada nelayan tersebut.
“Saya meminta adanyaketerbukaan dalam pembagian atau bantuan tersebut agar tidak fatal,” kata Iswandi.
Disebutkan dalam RAB, untuk pengadaan jaring dalam pengadaan tahun 2013 ada kelebihan pembelian tali, hal itu ketahuan setelah diteliti. Sengaja dibuat diperbanyak tali agar tidak terjadi kekurangan, namun kenyataannya ketika dibagikan itu ada kelebihan.
“Pada diprogramkan 2012 dan dilaksanakan 2013. Saya jelaskan bahwa semenjak menjabat sebagai Kadis DKP,memang banyak keluhan seputar penyaluran bantuan, ada nelayan menyampaikan bahwa penerima bantuan tidak merata, namun ketika saya menjabat Kadis, semua sistem sudah saya ubah. Saya juga sudah turun langsung menanyakan ke nelayan soal siapa yang melakukan pungli,lalu saya tegaskan silahkan tangkap saja siapa pun yang diduga mencuri. Tapi ya belum jalan, lalu nanti akan disampaikan hasil perhitungan audit BPK ke nelayan, kalau kata bpk silahkan dibagikan maka akan kita bagikan bantuan berupa tali itu,” jelasnya.
Anggota Komisi I Iswandi, yang juga ketua HSNI Kota mengharapkan pula pihak DKP merubah sistem soal bantuan atau pun penyaluran untuk nelayan. Dia tidak ingin adanya ribut-ribut, semua harus transparan.
“Kordinasikan tersebut bisa langsung ke HSNI, dan bila ada pihak HSNI melenceng atau memanfaatkan bantuan silahkan laporkan saya, akan kita proses kesimpulannya, permasalahan soal penyaluran, soal pungli mari sama-sama kita basmi, kita menghimbau kepada nelayan, kalau memang ada ketemu oknum melakukan pungli, tolong sebutkan namanya siapa dan laporkan ke DKP atau HSNI sertai dengan bukti bukti,” ujarnya.
sementara itu, perwakilan nelayan, Hamdani warga Pondok Besi meminta, pihak DKP kedepannya lebih transparan ke nelayan. Jangan ada lagi pemotongan bantuan, misal harusnya dapat tali 15 gulung dibagikan 12 gulung, lalu ada bantuan yang keluar malam-malam yang tidak jelas mau bawa kemana.
“Sebagai nelayan, kami meminta agar bisa diawasi dengan baik,” harapnya.(dex)