Seluma, kupasbengkulu.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Seluma tahun 2016 Tenno Heika mengatakan, hasil penelitian LKPJ oleh tim Pansus menyimpulkan, masih minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu penyebab kabupaten Seluma masuk dalam kategori kabupaten miskin atau tertinggal. Hal ini lah yang kemudian harus menjadi acuan kepala daerah untuk melakukan evaluasi kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“PAD kita sangat minim. Mulai dari PBB, pajak parkir hingga ke pajak lampu jalan yang masih samar-samar,”kata anggota DPRD Seluma fraksi Nasdem ini.
Sumber PAD dari bagi hasil yaitu pajak hasil perut bumi. Batu bara dan batu kali yang diambil alih oleh Provinsi sedangkan Seluma hanya menerima pajak dari bagi hasil.
“Sebenarnya sumber PAD kita banyak, tapi entah apa yang salah, sistem pengelolaannya atau sumber daya manusia yang belum mampu,”jelasnya.
Catatan strategis Pansus terhadap LKPJ Bupati diantaranya meminta agar pelayanan publik lebih ditingkatkan. Seperti pelayanan pembuatan KTP, yang dinilai masih belum maksimal.
“Misalnya ada warga dari desa yang jauh dari perkantoran ingin membuat KTP, setelah datang ke kantor Capil Server rusak lalu setelah itu tidak bisa foto alat rusak. Jika harus bolak balik ke Kantor Capil artinya tidak jadi gratis, ada biaya yang dikeluarkan untuk ongkos. Padahal ini Nawacita pertama presiden Jokowi,”beber dia.
Berdasarkan data Survei langsung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seluma tahun 2015, angka kemiskinan kategori Makro di Kabupaten Seluma  berjumlah 42 470 penduduk miskin yaitu 22, 98 persen dari total jumlah penduduk kabupaten ini.
Garis kemiskinan di kabupaten Seluma tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014, berdasarkan hasil pendataan tahun 2014 dimana tercatat sebanyak 38 940 masyarakat miskin yaitu 21,17 persen dari total jumlah penduduk.(sep)