Kota Bengkulu, kupasbengkulu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, khususnya terkait penghapusan dan pencabutan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu, sebagaimana diatur dalam pasal I dan II Perda tersebut.
”Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemprov sesuai dengan keputusan Gubernur Bengkulu nomor T.11XXX/X tahun 2014 dan sesuai ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD, maka tarif pelayanan rumah sakit ini diusulkan untuk dilakukan penghapusan dan pencabutan,” kata Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Edy Waluyo, Selasa (10/02/2015).
Diketahui, dengan diundangkannya Perda nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Soeprapto Provinsi Bengkulu secara yuridis mengalami perubahan, yaitu menjadi Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu, sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi khusus pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Bengkulu.
”Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan empiris atas penerapan BLUD pada rumah sakit tersebut, maka diharapkan usulan Raperda ini dapat disepakati pembahasannya oleh DPRD Provinsi Bengkulu, sehingga nantinya dapat menjadi landasan penetapan tarif pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu,” pungkasnya.(val)