kupasbengkulu.com – Sebanyak 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerinntah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, realisasi keuangan APBN dekonsetrasi per 25 April per SKPD triwulan I masih dibawah 5 persen atau raport merah. 12 SKPD itu, yakni Disnakeswan 4,83 persen, BPBD 4,68 persen, PU 4,38 persen, BKP 4,02 persen, Satpol PP 2,09 persen, Dinkes 1,78 persen, DisBudPar 1,33 persen, SETDA 1,10 persen, DisNakerTrans 0,53 persen, Dinkesos 0,16 persen, Diklat 0,00 persen dan Diknas 0,00 persen.
Serapan APBN, SKPD yang sudah mencapai 5,00 hingga 10,00Â persen baru terjadi, di 3 SKPD,
BLH 9,26 persen, Bakorluh 8,44 persen, Bappeda 8,20 persen. Sementara penyerapan dana APBN diatas 10,00 hingga 15,00 persen terdapat 7 SKPD, seperti, Dinas Kelautan 14,49 persen, Dishut 14,30 persen, Dsitan 11,94 persen, DisPerindag 11,11 persen, Perpus 10,59 persen, Dispora 10,24 persen dan ESDM 10,16 persen.Dari SKPD yang ada, penyerapan anggaran diatas 15 persen baru dilakukan, 3 SKPD, BPMPD 17,01 persen, BKPMD 13,20 persen dan Dinas Perkebunan 15,37 persen.
”Realisasi keuangan APBN dekonsentrasi Per SKPD Per 25 April 2014, ditargetkan 9,10 persen namun realisasi 7,95 persen. Sementara realisasi keuangan APBD/SKPD Per 30 April target 19 persen dan realisasi hanya 17 persen,” kata Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd, Rabu (8/5/2014) saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD dan APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2014 di ruang Pola Bappeda Provinsi Bengkulu.
Sementara, realisasi keuangan APBN TP Provinsi Bengkulu/SKPD Per 25 April 2014
Junaidi menjelaskan, realisasi diatas 15,00 persen terdapat, 1 SKPD yakni Dinas Pekerjaan Umum 16,07 persen. Realisasi 10,00 hingga 15,00 persen, 3 SKPD yakni Disbun 12,80 persen Distan 11,98 persen, DisNakeswan 11,04 persen. Ia menambahkan, realisasi 5,00 hingga 10,00Â persen 1 SKPD, Dinas Kelautan dan Perikanan 7,14 persen dan yang realisasi terkecil dalam TP Provinsi Bengkulu dengan realisasi 5,00 persen terjadi di DisNakertrans 1,42 persen.
”Realisasi keuangan APBN TP Provinsi ditarget 11,84 persen, namun terealisasi 12,37 persen,” jelas Junaidi.
Disisi lain, JUnaidi menambahkan, dari sumber dana APBD Provinsi Bengkulu, 4 intansi tidak menyampaikan laporan E-Money, diantaranya, Dispendik, RSUD M.Yunus, Kantor Perwakilan, Badan Pendidikan dan Pelatihan. Sementara sumber Dekonsentrasi 1 SKPD belum menyampaikan laproan, terjadi di Dispendik. Selain itu, 9 instansi tidak mengisi E-Money APBN, hal ini terjadi di lingkungan SKPD, Dispendik, BPBD, Satpol PP, Dinas Kehutanan, BPMPD, BKPMD, Dispora, Setda (Biro Pemerintahan) dan Dinas Perindagkop dan UKM.(gie)