kupasbengkulu.com – Setelah hampir 6 tahun berdiri sebagai kabupaten sendiri, belum tampak adanya Peraturan Daerah (Perda) untuk perlindungan anak di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Hal ini sangat riskan, mengingat permasalahan perlindungan, baik untuk perempuan dan anak termasuk masalah yang paling sering ditemui. Data menyatakan, di Provinsi Bengkulu angka kasus pelecehan, kekerasan terhadap wanita dan anak bila dirata-ratakan sebanyak tiga kasus perhari.
Di Kabupaten Bengkulu Tengah, mungkin masih segar diingatan publik ketika siswi SD nyaris diperkosa. Untuk itu, Perda Perlindungan wanita dan anak menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam waktu dekat ini oleh Pemerintah Bengkulu Tengah.
Ditambah lagi, secara yuridis formal perintah melindungi anak-anak dari kekerasan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Ditambah lagi, data kasus kekerasan yang menimpa wanita dan anak yang terus-terusan meningkat setiap tahunnya. Buktinya, dari sekitar 380-an kasus yang terjadi pada tahun 2011, meningkat menjadi 400-an kasus tahun 2012, kemudian meningkat lagi menjadi 420-an pada tahun 2013. Seakan-akan, ketiadaan perda yang mengatur ini membuat para pelaku menjadi lebih beringas.
Wakil Bupati Bengkulu Tengah, M Sobri, ketika dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa penyusunan Perda terkait perlindungan anak dan wanita ini memang sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab.
“Ini PR (pekerjaan rumah) bagi kami, melihat dari pentingnya hal tersebut, semoga kami dapat menyelesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” pungkasnya. (vai)