Apakah gunanya seseorang
belajar teknik, kedokteran, filsafat, sastra, atau apa saja, ketika ia pulang ke rumahnya, lalu berkata:
“Di sini aku merasa asing dan sepi.”
Itulah bait terakhir “Sajak Seonggok Jagung” karya WS Rendra. Si Burung Merak mempersoalkan pendidikan yang kehilangan konteks, menjauh dari realitas sosial kita. Meski ditulis tahun 1975, sajak itu punya relevansi dengan masalah sosial menahun yang kini kita rasakan. Selain korupsi, ketidakadilan juga masih menghiasi wajah bangsa ini.
Realitas tidak ideal; korupsi dan ketidakadilan, harus diubah. Di sinilah, saya percaya betul, perguruan tinggi memiliki kedigdayaan intelektual dan sosial untuk melakukan hal itu. Sebab, dibandingkan institusi sosial lain, pendidikan tinggi memiliki sejumlah keunggulan.
Pertama, masyarakat pendidikan tinggi adalah masyarakat intelektual. Kampus-kampus memiliki mahasiswa, dosen, para doktor, dan para profesor. Tidak hanya memiliki kualifikasi pendidikan baik, jumlah masyarakat perguruan tinggi di Indonesia ternyata cukup besar. Tercatat, kini ada 4,8 juta mahasiswa dan 160 ribu dosen yang di antaranya telah berkualifikasi doktor dan profesor. Meski masih dominan di Jawa, mereka telah tersebar di 33 provinsi di Indonesia.
Kedua, hingga sejauh ini, perguruan tinggi relatif lebih mampu membebaskan diri dari jerat kepentingan pragmatis. Memang, ada perguruan tinggi yang tak luput dari korupsi, namun jumlahnya tidak banyak. Lebih banyak perguruan-perguruan tinggi yang istiqomah pada tiga tugas utamanya, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Orientasi kerja pendidikan tinggi tetap lah pada hal-hal ideal, jangka panjang, dan bersifat kebangsaan.
Singkat kata, jika memiliki kehendak, perguruan tinggi sesungguhnya bisa menjadi aktor transformasi sosial yang efektif. Aktor intelektual yang bernaung di sana hanya perlu konsolidasi gagasan, mengonstruksi konsep-konsep perubahan, dan menerjemahkannya melalui aksi.
Ideologi Transformatif
Namun, untuk menjadi aktor perubahan, perguruan tinggi perlu menegaskan paradigma operasionalnya. Perguruan tinggi harus terlebih dahulu bebas dari ikatan-ikatan ideologis yang mengungkungnya menjadi institusi pro statu quo. Sebagai subjek, perguruan tinggi juga perlu melepaskan diri dari tekanan kekuasaan yang lebih besar, baik pemerintah, korporasi, juga lembaga-lembaga multinasional.
Saya kira, di sinilah perguruan tinggi justru akan menghadapi tantangan terberat. Sebab, selain harus menghadapi kekuasaan, perguruan tinggi juga harus melawan mitos, tradisi, dan dogma yang telah “mendarah daging”.
Maka, untuk memulai kerja besar itu, penjajakan terhadap ideologi perubahan perlu dilakukan. Meski dengan sebutan berbeda, ideologi perubahan tak bisa dipisahkan secara genetis dengan pemikiran kritis Mazhab Frankfurt yang berkembang pada tahun 1930-an. Salah satu konstruksi berpikir yang paling mendasar pada mazhab ini adalah pandangan bahwa realitas adalah hasil konstruksi. Dalam konteks pendidikan, ideology perubahan juga dekat dengan gagasan-gagasan Paulo Freire.
Pemikir Mazab Franfurt meyakini, wajah sosial saat ini adalah “hasil kerja” kelompok tertentu. Realitas dibentuk dengan skema dan sistematika yang rapi sehingga tampak sebagai perubahan yang alami. Pembentukan realitas, antara lain dilakukan oleh kelompok capital, industry kebudayaan, dan institusi politik.
Di alam yang demikian itu, tugas pertama perguruan tinggi adalah membangun kesadaran kritis, pertama-tama kepada dosen dan mahasiswa, kemudian masyarakat. Kesadaran kritis penting dimiliki supaya tiap-tiap orang mengenali aspek structural pada masalah sosial trtentu.
Nuryatno (2008) mengungkapkan, kesadaran kritis adalah antitesis dari kesadaran magis dan naïf. Di dalam kesadaran magis, manusia pasrah pada kehidupan, menganggap segala sesuatu adalah takdir yang telah digariskan. Di dalam kesadaran naïf menusia memiliki kemampun untuk melihat persoalan, tetapi mereka melakukan privatisasi masalah. Masalah dianggap berasal dari mereka sendiri, bukan dari luar. Sedangkan dalam kesadaran kritis, persoalan dipandang sebagai persoalan struktural.
Ketidakadilan sebagai Musuh
Dengan kritis semacam itu, musuh utama para cendikiawan bukanlah orang atau institusi, melainkan realitas yang tidak adil. Ketidakadilan dapat berbentuk diskriminasi, penindasan, hegemoni, juga pemangkasan hak.
Konsensus ini akan member energi melimpah pada perguruan tinggi saat mengemban visi tri darma. Pada bidang pendidikan, perguruan tinggi harus bekerja dengan prinsip education for all. Pendidikan tidak hanya harus bermakna bagi diri si pembelajaran, tetapi juga dapat mengubah realitas yang tidak adil.
Pada bidang penelitian, perguruan tinggi perlu mengarahkan energinya pada riset-riset berbasis kepentingan publik. Tujuan utama riset ini adalah mengenali masalah sosial dan memberikan solusi yang berkeadilan. Ini berkebalikan dengan riset-riset berbasis korporasi yang didesain dengan menempatkan masyarakat sebagai (calon) konsumen.
Pada bidang pengabdian masyarakat, perguruan tinggi bertugas membimbing masyarakat mengatasi masalah struktural yang mengikatnya. Ada berbagai ikatan-ikatan ideologis berupa mitos, tradisi, dan paradigma yang selama ini mengungkung kebebasan politik dan kultural masyarakat. Tugas perguruan tinggi adalah menebas ikatan-ikatan itu sehingga masyarakat bisa memutuskan masa depan ideal yang dikehendakinya.(**)
Sumber: Kemdikbud.go.id