kupasbengkulu.com – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Siswadi, SP mengatakan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak daerah pemungutannya belum optimal. Seperti, dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk pajak alat berat didalamnya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maupun pajak air permukaan (PAP).
”Pajak Air Permukaan diduga belum ada satu pun perusahaan pertambangan batu bara yang membayar pajaknya. Perusahaan-perusahaan pengguna air permukaan lainnya juga masih banyak yang belum memiliki izin,” kata Siswadi, saat sidang Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, tentang pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013, Senin (30/6/2014).
Ia mengakui, realisasi pajak kendaraan bermotor, pendapatannya sudah melebihi target. Namun, prosentase ketertagihan pada wajib pajak masih dibawah realisasi pendapatan.
”Pemerintah Provinsi dalam penentuan target pajak kendaraan bermotor harus didasarkan pada data jumlah wajib pajak yang ada,” harap dia.
Sementara mengenai pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, terang Siswadi, anggaran Rp 12.146.443.446,92 yang terealisasi sebesar Rp 12.069.161.322,93. Angka tersebut belum mencantumkan deviden dari PT.Sarana Mandiri Mukti, untuk tahun buku 2012 yang disetor tahun 2013 lalu.
”Deviden dari PT.SMM mesti dicantumkan, didalam buku tahun 2012 yang disetor tahun 2013 lalu,” pungkas siswadi.(gie)