Bengkulu, Kupasbengkulu.com – Beberapa kepala dinas Pemerintahan Kota Bengkulu saat ini, masih ada statusnya pelaksana tugas (PLT). Ini sangat tidak wajar bila tidak segera didefinitifkan.
Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Iswandi Ruslan yang menilai status PLT yang ada di instansi atau dinas itu sudah terlalu lama. “Jika ini dibiarkan lama-lama, maka melanggar peraturan BKN, karena seorang kepala dinas yang menjadi PLT tidak bisa mengambil suatu kebijakan yang strategis,” jelas Iswandi.
Tentunya dalam penganggaran, dalam mengambil suatu kesimpulan, baik dalam APBD maupun APBD-P, ini ada keputusan atau kebijakan strategis yang harus diambil oleh seorang kepala dinas. Ketika ini berlarut lama, artinya ada pengangkangan perundang-undangan.
“Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, agar secepat mungkin untuk mendefinitifkan PLT tersebut, agar setiap SKPD atau dinas yang masih dijabat oleh seorang PLT dapat bekerja tanpa ada ganguan dari pihak manapun, sehingga berhak mengambil kebijakan yang bersifat strategis,” kata Iswandi.
Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dipinta untuk bijak menyikapi soal PLT ini, dan harus mengikuti petunjuk dari KASN.
“Nah disini Pemkot harus tegas mengambil kebijakan dan minta petunjuk ke KASN, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tentu kalau ini dipaksakan akan menimbulkan polemik baru ditengah masyarakat,” tegas Iswandi (Cr3).