kupasbengkulu.com – Pasca Pemilu dan Pilpres, publik Bengkulu dalam waktu dekat akan disibukkan dengan Pilkada mulai dari gubernur hingga beberapa bupati. Ancaman politik uang dan kampanye hitam masih menjadi ancaman terbuka.
Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang digelar “Kabahill Centre” mengusung tema “Rekonsiliasi Sosial Pasca Pilpres 2014”.
Direktur Kabahill, D. Andalas yang juga tergabung dalam Gerakan Anti Politik Uang (Gapu) saat Pemilu dan Pilpres lalu mengemukakan banyak temuan baik itu dari tim Gapu dan masyarakat yang berasal dari elemen mahasiswa dan aktifis sosial indikasi permainan politik uang.
“Secara umum politik uang banyak terjadi saat Pemilu legislatif namun menurun dalam Pilpres, kedepan dalam Pilkada saya menengarai politik uang kembali akan muncul,” kata D. Andalas, Selasa (12/8/2014).
Kegalauan para peserta diskusi terkait politik uang juga muncul baik itu dari kalangan Badan Musyawarah Adat (BMA), penyelenggara pemilu dan elemen lain.
Kemandulan Regulasi
Sementara itu Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ediansyah Hasan dalam diskusi tersebut mengritisi UU pemilu yang memicu maraknya politik uang.
“Regulasi mandul dalam hal politik uang,” tegas Ediansyah
Kemandulan regulasi itu ia jelaskan mulai dari pelaporan politik uang harus terdaftar di KPU.
“Kenapa tidak diubah semua warganegara yang menemukan pelanggaran politik uang bisa melaporkan tidak kaku seperti saat ini,” jelasnya.
Ia juga menyinggung batasan waktu penyelesaian perkara hanya 14 hari jika tidak akan kedaluarsa.
“Itikad baik untuk mengurangi politik uang itu ada pada partai politik, merekalah yang membuat regulasi tersebut, sehingga celah untuk politik uang dalam regulasi menjadi tidak ada,” bebernya.(kps)