kupasbengkulu.com – Politikus dan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah langsung terlalu banyak menyimpan mudharat oleh karena itu ia sepakat bila proses pergantian kepala daerah cukup dipilih oleh DPRD.
“Ada banyak ruginya pilihan langsung itu, misalnya akibat pilkada langsung konflik horizontal di masyarakat tetap terjadi sementara elitnya sudah tidak lagi,” kata Edison Simbolon yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (8/9/2014).
Ia mencontohkan konflik di tingkat masyarakat akibat pIlkada langsung sempat terjadi di Bengkulu yakni di Kabupaten Kaur beberapa tahun lalu dimana massa marah dan membakar kantor KPU setempat.
“Artinya Pilkada langsung tidak sesuai dengan yang kita harapkan, toh kualitasnya tidak bagus-bagus amat,” tegasnya.
Dampak negatif berikutnya adalah tingginya operasional politik yang harus ditanggung oleh kandidat sehingga saat kandidat terpilih maka tak ada pilihan lain harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat Pilkada.
“Ini tentu saja rentan dengan penyimpangan dan korupsi,” bebernya.
Selanjutnya, secara keuangan ia katakan untuk pemilihan gubernur Bengkulu 2015, KPU setempat telah meminta anggaran dari APBD ratusan miliar. Ia menganalogikan jika dana ratusan miliar tersebut digunakan untuk pembangunan maka sudah berapa kilo meter jalan daerah yang rusak bisa diperbaiki atau fasilitas pendidikan menjadi baik.
Ia juga mengatakan akibat Pilkada langsung cara berfikir masyarakat menjadi rusak, tim sukses menjadi semacam pekerjaan dan matapencaharian dengan transaksi ekonomi.
Selanjutnya, jika Pilkada diserahkan pada dewan maka katanya dewan yang notebenenya adalah reperesentasi rakyat melalui partai ada mekanisme ketat juga dimana mekanisme itu tentu mendengar dan melihat aspirasi masyarakat.
Sementara Pilkada langsung keuntungannya masyarakat hanya dilibatkan pada pemilihan saja selebihnya kewenangan rakyat relatif tak ada.
“Pilkada langsung itukan menguntungkan pengamat, survey dan media saja cari iklankan,” ujarnya berseloroh.
Hal yang sama juga diamini ketua DPW Nasdem Provinsi Bengkulu, Dedi Ermansyah. Pilkada yang diwakili dewan akan lebih efektif dan efisien juga murah.
“Kami lebih sepakat Pilkada tak langsung karena itu lebih murah dan efektif, kewenangan dewan kan bisa dikontrol oleh masyarakat,” demikian Dedi.
Meski demikian kedua politikus ini menyebutkan hal tersebut merupakan aspirasi dari daerah saja selebihnya DPR RI yang menentukan.
kompas.com