kaur, kupasbengkulu.com – Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang saat ini dikeluhkan masyarakat didaerah terpencil di Kabupaten Kaur sudah tidak asing lagi bagi warga setempat. Karena kondisi ini sudah bertahun-tahun dibiarkan dan tidak ada perbaikan dari pemerintah setempat.
Salah satu daerah terpencil di Kecamatan Maje yakni Wilayah BRT dari kilometer 1 hingga kilometer 35 yang hingga saat ini sudah 15 tahun sejak berdirinya yakni kisaran tahun 1999 yang lalu hingga saa ini jalan tersebut belum pernah diberi peningkatan walaupun hanya sekedar pengerasan dengan batu-batu.
Perlu diketahui jarak daerah BRT dengan Desa tedekat seperti Desa Kedataran yakni kisaran 10 kilometer lebih dengan kondisi jalan yang sangat buruk hingga ke jalan-jalan desa setempat.
Mujito (45) warga BRT kilommeter 26 mengatakan warga sangat mengharapkan perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kaur yang sebelumnya telah menjanjikan untuk perbaikan jalan BRT tersebut. Namun nyatanya janji tinggalah janji yang tidak pernah ditepati.
“Saat akan mencalonkan diri calon pemerintah pasti mendatangi BRT dan meminta bantuan atas pencalonan dirinya untuk mendapat dukungan sepenuhnya. Dan mengumbar janji bahwa jika mereka terpilih nanti, maka masyarakat setempat akan disejahterakan, baik dibidang infrastruktur jalan maupun jembatan upaya transportasi bsa masuk hingga pengangkutan hasil bumi untuk dijual juga berjalan lancar. Namun nyatanya janji tinggal janji seperti kacang lupa kulit. Dan tidak seperti apa yang kita harapkan, padahal kita sudah mendukung sepenuhnya pencalonan mereka. Selama 15 tahun dan sudah berganti pemimpin kondisi jalan serta pendidikan tidak berubah bahkan bertambah parah. Hingga saat ini pihak pemerintah daerah baik itu dari legeslatif dan eksekutif tidak pernah datang ke daerah kami kecuali pada saat mau pencalonan dan pada saat iulah mereka mendatangi kami dan meminta bantuan,” ungkap Mujito, Sabtu (14/03/2015).
Dikatakan Mujito, tidak hanya kondisi jalan saja yang menjadi keluhan seluruh warga BRT yang mencapai 500 Kepala Keluarga (KK) tersebut. Namun juga pendidikan juga dikeluhkan, pasalnya dari 500 KK tersebut terdapat dua Sekolah yakni Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Namun dua sekolah ini sistem pendidikannya kurang memadai dan masyarakat lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke daerah kecamatan yang tingkat pendidikan sekolahnya lebih berkualitas dan lebih baik lagi.(mty)